jpnn.com - JAKARTA - Para pelaku pasar nasional dan global saat ini tengah menunggu keberanian Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) begitu usai pelantikannya 20 Oktober mendatang.
Demikian dikatakan pengamat Ekonomi dan Pasar Modal, Fauzi Ichsan di sela-sela dikusi bertajuk "Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional" di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10).
BACA JUGA: Erupsi Sinabung, Masih Ganggu Penerbangan Hang Nadim-Kualanamu
Menurut Fauzi, stabilitas ekonomi Indonesia ke depan tidak terlepas dari tiga hal yang menjadi perhatian para pelaku usaha, terutama investor global yang terus memantau kondisi perpolitikan di tanah air.
Pertama, bagaimana pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2014. Kedua, kabinet yang dibentuk Jokowi diharapakan pasar bisa mengakomodasi politisi dari Koalisi Merah Putih.
BACA JUGA: Pindah ke KIH? PPP Tunggu Pandangan KH Maimun Zubair
"Karena pada dasarnya investor menilai apa gunanya punya banyak profesional di kabinet apabila kebijakannya dijegal terus di DPR. Jadi dalam hal ini pelaku pasar/investor cukup pragmatis," kata Fauzi.
Nah, yang ketiga, setelah kabinet terbentuk, apalagi mengakomodir politisi KMP, otomatis kebijakan yang ditunggu adalah kenaikan harga BBM. Inilah nanti yang akan menjadi patokan apakah pemerintah Jokowi berani atau tidak untuk ambil keputusan pahit demi menyelamatkan APBN.
BACA JUGA: Investor Khawatir Jokowi Dimakzulkan Dalam 2 Tahun
"Seberapa berani pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM bulan November, apakah Rp 2 ribu, Rp 3 ribu, tentunya investor sudah bersumsi Jokowi berani menaikkan sekitar Rp 3 ribu," ujar Fauzi.
Tim ekonomi Jokowi, lanjut Fauzi, sudah berkomitmen tidak akan merevisi UU Keuangan Negara yang membatasi subsidi BBM 3 persen dari PDB. Saat ini defisit APBN sudah mencapai 2,5 persen dari PDB dan naik terus akibat meledaknya subsidi BBM.
Dengan kondisi ini, otomatis cara satu-satunya bagi Jokowi merealisasikan program infrastrukturnya adalah mengurangi subsidi BBM. Sehingga penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan proyek dan program pro rakyatnya.
"Tentunya sinyal dari tim ekonomi Jokowi adalah kenaikan Rp 3 ribu. Dengan angka itu defisit APBN bisa turun di bawah 2 persen dari PDB," tandasnya. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura: UU MD3 Pelembagaan Syahwat Kekuasaan
Redaktur : Tim Redaksi