SURABAYA- Hambatan-hambatan yang dialami oleh pelaku usaha pelayaran berpotensi mengerek harga jual produk. Selama ini jalur laut menjadi alternatif bagi para pelaku usaha dalam melakukan pengiriman barang ke luar pulau. Hampir 70 persen arus perdagangan dan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke Jawa Timur itu tergantung dari kelancaran kapal-kapal di pelabuhan terutama di Tanjung Perak.
Wakil Ketua Kadin Jatim Deddy Suhajadi mengatakan jumlah kapal di Indonesia relatif sedikit dibandingkan negara-negara lain. Padahal, sebagai negara maritim, jumlah kapal yang dibutuhkan seharusnya lebih banyak. Dicontohkan, di Filipina, jumlah kapal roro (roll on roll off) hampir 4.000 unit kapal. Sedangkan di Indonesia hanya sekitar 300-400 unit kapal.
"Kapal roro ini banyak dibutuhkan untuk pengangkutan antar pulau, sebab dengan makin banyaknya jumlah kapal dapat mendorong daya saing ekonomi lebih bagus. Masalahnya, jumlah kapal barang maupun penumpang masih sangat sedikit," katanya di Graha Kadin, Senin (28/10).
BACA JUGA: Pemerintah Harus Rebut Blok Mahkam
Sedikitnya jumlah kapal roro tidak terlepas dari banyaknya hambatan yang dialami oleh pelaku usaha. Diyakini, kalau hambatan-hambatan terus terjadi, kebutuhan pelayaran terutama di Indonesia timur tidak bisa maksimal. "Sebagai contoh, harga semen di Jawa mungkin hanya Rp 50.000, tapi setelah dikirim ke Papua mencapai Rp 300.000-500.000. Alasannya karena biaya logistik yang mahal," ucap dia.
Menurut ia, masih tingginya hambatan yang dialami pengusaha perkapalan karena dukungan yang rendah. Makanya pertumbuhan jumlah kapal juga relatif minim. Padahal, kebutuhan kapal untuk melayani kebutuhan arus barang bisa mencapai 2.000 unit kapal. "Sementara kapal yang ada malah dipersulit," ujar dia.
BACA JUGA: Harga Lahan Industri RI Samai Singapura
Dedi menjelaskan, keluhan tersebut sudah disampaikan oleh Indonesia National Ship owners Association (INSA) Jawa Timur selama empat sampai lima bulan terakhir. "Seperti penahanan kapal milik salah satu anggota INSA karena diduga memakai bahan bakar ilegal. Sejatinya, kapal berisi sembako itu akan berlayar ke Kaimana Papua Barat, tapi tertahan sampai sekarang. Tidak hanya merugikan pemilik kapal, tapi juga pemilik barang dan arus distribusi juga terhambat," jelas dia. INSA memiliki 600 anggota dan separo di antaranya aktif.
Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Kami berharap, tidak ada lagi hambatan dalam arus barang," ujar dia. (res)
BACA JUGA: Kawasan Industri BUMN Minim
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak untuk Beli Saham Inalum
Redaktur : Tim Redaksi