jpnn.com - JAKARTA - Pemanggilan empat menteri untuk bersaksi pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sangat positif.
Pengamat politik dari Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai pemanggilan tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menaikkan kembali muruah MK sebagai lembaga penegak konstitusi.
BACA JUGA: Perang Dingin Bambang Widjojanto Vs Eddy Hiariej di Sidang PHPU, Walk Out
Sebab keempat menteri tersebut dianggap dapat memberi bukti gugatan para pemohon dalam sidang PHPU Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terutama tentang program bantuan sosial (bansos).
"Menurut saya, ini cara MK menaikkan kembali muruahnya sebagai lembaga penegak konstitusi yang saat ini merosot," ucap Asrinaldi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (4/4).
BACA JUGA: Tim Prabowo-Gibran Bakal Hadirkan 8 Ahli dan 6 Saksi di Sidang PHPU
Asrinaldi berpendapat MK sejauh ini telah berhasil membuktikan sidang PHPU berjalan dengan baik sehingga membawa dampak positif kepada kepercayaan publik.
MK dinilai berhasil mengumpulkan semua bukti yang relevan untuk memberi keadilan kepada masyarakat, termasuk dengan memanggil empat menteri.
BACA JUGA: 4 Menteri Bakal Dihadirkan di Sidang MK, Mahfud: Silakan Saja
Yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut Asrinaldi, keempat menteri itu pasti mengetahui berbagai program Presiden Joko Widodo, termasuk niat pembagian bansos serta penganggarannya. Kemudian soal tugas dan kewenangan secara proporsional ataupun melebihi tugas dan kewenangan.
"Di situ hakim bisa menilai apakah ada kaitannya dengan politisasi dan mengapa mereka lakukan," tuturnya.
Sebelumnya, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4).
Ketua MK Suhartoyo menyebut pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, tetapi sikap tersendiri hakim konstitusi.
Keempat menteri telah menyatakan siap hadir atas undangan MK.
Presiden Jokowi pun juga menegaskan semua menteri akan hadir di sidang sengketa pilpres di MK nanti.
MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sidang PHPU Memanas, Hakim Tegur Hotman Paris, BW Tak Terima Dibilang Mengeyel
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang