JAKARTA- Koordinator Forum Kerjasama Anggota DPR-DPD RI pemilihan Kaltim, Luther Kombong, akhirnya buka suara soal pembangunan tol sepanjang 99 km Balikpapan-Samarinda yang terus memicu perdebatan antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi KaltimMenurut Luther, polemik terjadi karena adanya miskomunikasi antara kedua lembaga tersebut.
Miskomunikasi serupa dirasakan pula oleh anggota DPR-DPD RI
BACA JUGA: Penyebab Kecelakaan Kerja PT RAPP Masih Diselidiki
Menurut dia, seringkali para wakil rakyat Kaltim di pusat ini diminta untuk memperjuangkan kepentingan daerahDiakui Luther, untuk rencana pembangunan tol, beberapa anggota DPR-DPD sempat diajak mendengar paparan dari Gubernur Kaltim Awang Faroek
BACA JUGA: Temanggung Rusuh, Tiga Gereja Dibakar
"Tapi kita nggak dikasih data atau semacam proposal pembangunan tol itu," kata Luther, Selasa (8/2)Pemerintah Provinsi Kaltim, tambah dia, harus juga menyadari dalam pengajuannya harus dilakukan secara elegan
BACA JUGA: Ribuan Jamaah Ahmadiyah Resah
Jangan sampai muncul anggapan di bahwa Kaltim menuntut hak, karena merasa telah memberi sumbangsih yang sangat banyak lewat sumber daya alam yang telah disetorkan ke pusat"Sebelum semuanya terlambat dan proyek tol itu tak terwujud, lebih baik kita duduk bersamaBerjuang bersama dan jangan merasa salah satu dominan dibanding lainnya," tegasnya.Soal tak adanya data tertulis dari Pemprov ke wakil rakyat di Jakarta diakui pula oleh Ketua Komisi Keuangan DPR RI Izedrik Emir Moeis, yang juga wakil rakyat pemilihan KaltimEmir mengaku berulangkali diminta untuk memperjuangkan pendanaan tol yang diperkirakan menelan dana Rp 6,2 tiliun ituNamun seperti yang dikeluhkan Luther, Emir tak bisa kerja maksimal sebab tak punya data tertulis"Saya dukung, tapi kita nggak punya data," katanya via telepon.
Emir yang juga Ketua DPD PDIP Kaltim membenarkan mendapat laporan dari DPRD bahwa izin penggunaan hutan lindung Bukit Suharto untuk jalur tol, belum keluar dari Kementerian Kehutanan"Infonya begitu, tapi lengkapnya saya nggak tahu," tambahnya lagiJika belum keluar, lanjut dia, dikhawatirkan akan terjadi perubahan perencanaan pembangunan yang berujung pada membengkaknya pendanaan.
Pasalnya, jika Kementerian Kehutanan menolak mengeluarkan izin, berarti jalur tol harus berbelok atau bahkan memutar yang tentunya akan berpengaruh pada alokasi anggaranHal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan tol sebab pemerintah pusat memastikan tak mengalokasikannya di APBN 2011Meski diliputi kekhawatiran soal pendanaan dari APBN dan investor yang tak jelas, tol Balikpapan-Samarinda sudah dimulai sejak pertengahan Januari 2010 lalu(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepres Bodong Hebohkan PNS
Redaktur : Tim Redaksi