JAKARTA - Program pembatasan BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi tinggal menunggu waktuMenurut rencana, hari ini (6/12) pemerintah dan DPR akan bertemu untuk membahas mengenai pembatasan konsumsi BBM" bersubsidi untuk 2011.Di antara dua opsi yang beredar di masyarakat dalam beberapa minggu terakhir, larangan seluruh mobil pelat hitam menggunakan premium (BBM bersubsidi) menjadi pilihan untuk menjaga kuota subsidi BBM tahun depan.
"Ya, jadwalnya besok (hari ini, Red) ketemu (DPR, pemerintah, dan BPH Migas)," kata anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim Hasyim saat dihubungi Jawa Pos kemarin (5/12).
Dia mengatakan, pemerintah akan mengajukan opsi pertama dalam pembatasan BBM bersubsidi
BACA JUGA: PLN Geothermal Target 2x10 Mw
Seluruh kendaraan roda empat berpelat hitam akan dilarang membeli BBM bersubsidiBACA JUGA: Setahun Ada 2000 Lebih Gugatan Pajak
Opsi kedua yang juga dibahas adalah pelarangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi produksi 2005 ke atas (tahun 2005 dan sesudahnya)."Apapun keputusan pemerintah dan DPR, kami mengawasi pelaksanaannyaDi depan DPR, kata dia, pemerintah dan BPH Migas akan memaparkan latar belakang mengapa pembelian BBM subsidi harus dibatasi hingga manfaat finansial dari kebijakan itu
BACA JUGA: Dirjen Pajak: Saya Gerilyawan
Tak ketinggalan akan dipresentasikan mengenai penerapannya secara operasional, hasil akhir, maupun legalitas dari aturan kebijakan tersebut.Ibrahim menjelaskan penerapan opsi pertama akan lebih mudahApabila regulasi sudah keluar, langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi ke lapangan"Selanjutnya, melakukan pengawasan dengan pihak yang terkaitAkan diberikan sanksi jika sampai ada yang melanggar," tuturnya.
Tetapi, bila opsi kedua yang dipilih, kemungkinan penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak bisa dilaksanakan pada 1 Januari 2011 seperti keinginan semula"Soal pembatasan tahun (produksi kendaraan) ini, yang tahu polisiJadi, masih harus kerja sama dengan mereka(Sinkronisasi data) ini jelas makan waktu," terang Ibrahim.
Dengan satu suaranya pemerintah dan BPH Migas, bola panas penerapan aturan ini ada di tangan DPRPengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto mengatakan, wacana pembatasan BBM bersubsidi itu sudah dilontarkan sejak beberapa tahun laluNamun, selama ini selalu mandek?di tengah jalan"Ini sudah menjadi masalah lama," katanya
Pekan lalu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh memberi sinyal bahwa pemerintah akan mengajukan satu opsi sajaYakni, pembatasan BBM bersubsidi bagi semua kendaraan pelat hitam"Pada 2011, seluruh kendaraan pelat hitam harus pakai PertamaxSedangkan premium (BBM subsidi) hanya untuk pelat kuning, roda dua, roda tiga, dan nelayanSemua yang bersubsidi akan dibatasi," kata Hatta Rajasa
Pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi juga tidak akan dilaksanakan sekaligus secara nasional, melainkan dibagi menjadi beberapa tahapPada 1 Januari 2011, ketentuan itu akan dilaksanakan di kawasan JabodetabekLalu, pada Juli tahun depan akan diterapkan di seluruh Jawa dan Bali.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina MHarun menyatakan, pihaknya juga terus menyiapkan dan menambah infrastruktur BBM nonsubsidi (SPBU)Dia menyebut, sekitar 400 di antara total 600 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek mampu melayani penjualan BBM nonsubsidi"Secara bertahap akan ditambahDemikian pula dengan infrastruktur di Jawa-Bali," ujarnya.
Dari 4.600 SPBU di seluruh Indonesia, ungkap dia, baru sekitar 30 persen yang siap menyediakan BBM nonsubsidiMayoritas SPBU tersebut berada di Jawa dan Bali"Sebenarnya di hampir seluruh Jawa sudah tersedia PertamaxKecuali beberapa kota kecil saja," katanya.
Terkait dengan distribusi, Harun menyatakan bahwa depot Pertamina memiliki stok lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM nonsubsidiDari 150 depot nasional, 60 persen berada di JawaRata-rata konsumsi premium di Jawa-Bali mencapai 60 ribu kiloliter (KL) perhari dan solar 31 ribu KL perhariTetapi, konsumsi Pertamax baru di kisaran 2.600 KLStok Pertamax dijaga di level 200 ribu KL perhari.
Bagaimana upaya Pertamina mengawasi proses penyaluran BBM bersubsidi? "Kami harapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi membuat masyarakat sadar menjalankannya tanpa perlu ada pengawasan," jawab Harun(aan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Pajak Tak Butuh Keterlibatan Swasta
Redaktur : Tim Redaksi