JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik (PB PGRI), Sulistiyo, mengungkapkan bahwa pembatasan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji honorer maksimal 20 persen, telah menimbulkan keresahan di kalangan guruSulistyo menganggap kebijakan yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS 2011 itu terlalu kaku.
Menurut Sulistyo, akibat penerapan aturan baru tersebut sekitar 1600 guru tidak tetap di Surabaya, Jawa Timur, harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) secara halus oleh Pemkot Surabaya melalui dinas pendidikan setempat
BACA JUGA: 50 Rekening Liar Kemdiknas Sudah Ditutup
"Oleh karena itu, hal inilah yang akhirnya menjadi kegelisahan para guru honorer yang mendalam di kalangan guru honorer akibat pembatasan penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai termasuk dana untuk honorarium maksimal 20 persen, " kata Sulistiyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/1).Sulistyo yang juga Ketua Komite III DPD RI ini menilai, peraturan tersebut sangat tidak fleksibel
"Mengenai masalah honor ini seharusnya jangan kaku seperti itu
BACA JUGA: Mendiknas Paparkan Formula Nilai Akhir Kelulusan
Ini akan berpotensi menimbullkan pengangguran baru, contohnya seperti di Surabaya ituTerlebih lagi, lanjut Sulistyo, kebutuhan tenaga honorer di sekolah-sekolah yang di daerah masih cukup tinggi
BACA JUGA: Nuh Jamin Tak Tarik Guru PNS dari Sekolah Swasta
Selain itu, tidak sedikit sekolah yang rasio tenaga pendidiknya justru lebih banyak guru honorer ketimbang guru yang berstatus PNS."Ini fakta lapangan, bayangkan fungsi mereka kadang bukan sekadar guru bantu, tapi sebagai guru utamaIni yang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya Kemdiknas," tegasnya(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serapan Anggaran Kemdiknas Capai 89,29 Persen
Redaktur : Tim Redaksi