BACA JUGA: Penangkapan Pembagi Voucher Dibeber di MK
“Waktunya itu yang perlu dipertimbangkan,” kata Marzuki Alie, di Gedung DPR RI, Kamis (24/6).
Menurut Marzuki, hak politik setiap warga negara memang tidak boleh dikebiri
BACA JUGA: Pengurus Demokrat Kumpulan Orang Bermasalah
Sebagai contoh adalah kalangan PNSBACA JUGA: Andi Nurpati Dituding Langgar UU
Sayangnya netralitas PNS ini masih dipertanyakanPada kenyataannya, mereka sering digerakkan untuk berpihak oleh incumbent.“Jika dia tidak mau berpihak, posisinya akan digantiSampai sekarang ini masih berjalanNah, kalau PNS begitu, bagaimana TNI? Kita khawatir stabilitas nasional,” ujarnyaKarena itu dia menyarankan agar untuk sementara, aparat TNI sebaiknya menjaga stabilitas keamanan nasional saja.
Marzuki juga menyebutkan, saat ini demokrasi di Indonesia belum terbangun dengan baikSebagai bukti, pemilukada di beberapa daerah berakhir dengan demonstrasi anarkis, masih banyak calon pemilukada yang belum siap kalah, ada demonstrasi yang dibayar dan sebagainya.
Di sisi lain, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia masih relatif rendah yaitu hanya setingkat SMP dan rakyat miskin juga masih banyakDengan kondisi tersebut, pembangunan demokrasi sesuai dengan nilai yang diharapkan diakuinya masih sulit untuk dicapai
“Kalau orang tingkat pendidikannya baik, mereka memilih berdasarkan rasionalKalau pendidikan rendah dan miskin, tentu cara milihnya bedaKualitas demokrasi yang ada pun, yah beginilah! Kadang demo dibayar, demo anarkisJadi dalam kondisi begini, sebaiknya aparat jaga keamanan saja,” pungkasnya.(rnl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Dumai Minta MK Tolak Gugatan Calon Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi