jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono meminta pemerintah pusat bertindak tegas terhadap Pemda yang enggan mengangkat PPPK 2021.
Pasalnya, anggaran yang sudah dialokasikan di Dana Alokasi Umum (DAU) 2021 tidak terpakai.
BACA JUGA: PPPK Tahap 2 Terima SK, Mayoritas Guru Swasta yang Dikontrak 5 Tahun, Gaji Dirapel?
Begitu juga 14 bulan gaji di DAU 2022, yang sampai saat ini penggunaan anggarannya minim.
Sutopo khawatir jika, dana tersebut dibiarkan ngendon di rekening bank daerah.
BACA JUGA: Pemda Lelet Terbitkan SK PPPK, Negara Berpotensi Dirugikan Rp 871 Miliar per Bulan
"Kami mendorong pemerintah pusat untuk memberikan sanksi tegas kepada Pemda," kata Sutopo kepada JPNN.com, Minggu (24/4).
Sanksi tegas itu, lanjutnya, Pemda harus mengembalikan uang gaji PPPK di DAU 2021 dan 2022. Dana itu kemudian ditransfer langsung oleh pusat ke masing-masing rekening guru.
BACA JUGA: Tuntut Pemerintah Transparan, Sutopo: Jangan Main-Main dengan Anggaran PPPKÂ
"Sebaiknya pembayaran gaji PPPK guru diambil alih pusat agar tidak menjadi polemik seperti sekarang," tegas Sutopo.
Dia optimistis bila Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang mengelola anggaran gaji PPPK, situasinya akan lebih baik
Sutopo mencontohkan, bagaimana pemberian bantuan subsidi upah (BSU) yang langsung ditransfer pusat ke rekening masing-masing guru honorer.
"Kalau model pencairan BSU, kami sangat senang karena prosedurnya cepat dan daerah tidak bisa utak atik," ujarnya.
Itu sebabnya Sutopo mendesak penggajian PPPK guru juga langsung ditransfer Kemendikbudristek kepada para guru.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Info Terbaru dari Pak Imran Soal Formasi PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Mesyia Muhammad