PALEMBANG – Dalam banyak kasus, laporan keuangan pemerintah daerah banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkanHal ini menjadi pemicu munculnya opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK)
BACA JUGA: 375 Perusahaan di Batam Hasilkan Limbah Beracun
Banyak daerah yang tidak mampu menampilkan pertanggungjawaban keuangannya secara baikHal ini diakui Wagub Sumsel H Eddy Yusuf SH MM
BACA JUGA: Verifikasi Kelar, Mendagri Siapkan SK MRP
Dijelaskan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersih salah satunya dapat dilihat dengan predikat WTP yang diperolehBACA JUGA: Kalah Lawan Bupati Bonbol, Mendagri Siap Banding
Laporan keuangan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun pertanggungjawabannya secara baik dan benar.“Di sinilah peran seorang akuntan, tidak bisa oleh yang lainSekarang ini, banyak yang menyusunnya bukan seorang akuntan, kemampuan yang didapat karena belajar otodidak makanya belum dapatkan WTP,” beber EddyDan jalan untuk mendapatkan predikat itu juga panjang serta tidak mudah.
Menurutnya, seorang akuntan punya pola pikir yang khas, serta cermatSudah seharusnya masing-masing SKPD di jajaran pemerintahan punya tenaga yang ahli di bidang akuntansi (akuntan), karena menjaga gawang keuangan daerah bukan pekerjaan mudah“Kondisinya saat ini, jumlah akuntan di jajaran pemerintahan sangat minimKarenanya, belum ada satupun daerah di Sumsel, termasuk provinsi yang mendapatkan predikat laporan keuangan negara WTP,” imbuhnya.
Dia memperkirakan, setiap pemerintahan tiap kabupaten/kota setidaknya harus ada 100"Karena dengan keberadaan akuntan yang mencukupi, dapat membantu pemerintah daerah mengelola laporan keuangan secara tertib, taat pada aturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," bebernya saat hadir di acara pelantikan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Provinsi Sumatera Selatan, periode 2010-2014 di aula Pascasarjana Unsri Bukit Besar, kemarin.
Di tempat yang sama, Ketua IAI Sumsel, Aspahani SE MM AK mengatakan, jumlah akuntan di Sumsel masih sangat kurangYang tergabung dalam IAI baru 150 orangSecara nasional, ada 4000 lebih akuntanMereka bergerak di bidang public, manajemen, pendidik maupun sektor publik
Idelnya, lanjut Aspahani, setiap SKPD punya dua akuntanJika rata-rata setiap kabupatn/kota punya 40 SKPD, maka dibutuhkan 80 akuntan"Nah kita kan punya 15 kabupaten/kota, belum disektor lain,” bebernya.
Minimnya jumlah akuntan, kata Aspahani disebabkan beberapa halSalah satunya, tidak mudah untuk menyandang gelar sebagai akuntan“Jalannya cukup panjang, mungkin karena itu tidak terlalu banyak yang berminat,” ungkapnyaSebagian besar akuntan yang ada saat ini cenderung bekerja untuk sektor swasta.
Hanya sebagian kecil yang memutuskan untuk menjadi pegawai pemerintahan“Kurang tertarik kerja di sektor pemerintah mungkin karena pendapatan yang kurang memadai, sementara di sektor swasta mereka mendapatkan lebih besar,” ucapnya(46/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakinkan Radiasi Tak Sampai Papua
Redaktur : Tim Redaksi