jpnn.com - NUNUKAN – Wacana pemekaran Sebatik menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tak kunjung terealisasi hingga tahun ini mulai mengundang tanda tanya.
Warga di perbatasan mulai beranggapan bahwa wacana tersebut hanya pepesan kosong dari para politikus yang hanya mengumbar harapan dan janji-janji.
BACA JUGA: Simpan 0,8 Gram Sabu, Perempuan Muda Divonis 4 Tahun Penjara
“Sudah lama rasanya wacana itu (pemekaran Sebatik, red). Tapi, sampai saat ini pembahasannya saja belum pernah dilakukan. Apalagi DPR dan presiden sudah diganti. Jadi, saya rasa sulit direalisasikan,” ujar Rustam, salah seorang warga Sebatik Timur yang mengaku bosan menyimak wisata patok batas pejabat negara.
Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan H Abidin Tajang SH angkat bicara.
BACA JUGA: Parkir Sembarangan, Puluhan Mobil Digembok
Menurutnya, pemekaran Pulau Sebatik menjadi Kota sudah menjadi program pemerintah bahkan menjadi prioritas pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sehingga, program tersebut akan terus dijalankan meskipun kepala pemerintahan negara, dalam hal ini presiden terlah berganti.
BACA JUGA: Sekkab Ditangkap, Bupati Didesak Segera Tunjuk Plt
“Yang mengusulkan pemekaran Sebatik itu atas nama pemerintah dalam hal ini presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Bukan pribadi presiden, tapi sebagai lembaga negara. Jadi, jika sudah menjadi program pemerintah maka tetap akan diproses. Siapapun presidennya, saya yakin akan dijalankan sesuai dengan apa yang telah menjadi program pemerintah selanjutnya. Apalagi jika hal ini menyangkut kepentingan mayarakat dan negara, saya yakin akan diproses,” terang pria murah senyum yang juga merupakan warga Pulau Sebatik ini penuh keyakinan.
Dijelaskan, pemekaran pulau yang berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia ini hanya mengenai masalah waktu saja. Sebab, saat ini suasana politik di Jakarta masih panas, sehingga tidak mungkin langsung dapat membahas atau membicarakan hal tersebut.
“Insya Allah, pemekaran Sebatik ini tetap berlanjut. Karena yang mengusulkan itu lembaga negara, bukan kepentingan pribadi presidennya, jadi program ini tetap berlanjut. Hanya persoalan waktu saja,” yakinnya.
Apalagi, lanjut dia, Indonesia baru saja menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala negara. Sehingga, beberapa agenda pemerintahan banyak yang belum terlaksana lantaran terjadinya transisi pemerintahan.
“Jadi, kami tetap berharap agar presiden yang baru ini tetap memprioritaskan pemekaran di daerah perbatasan,” harapnya.
“Bagi masyarakat yang pesimis, itu sah-sah saja. Tapi, kalau saya mendalami dan terlibat dalam pengurusan ini saya yakin tetap dimekarkan,” ujarnya. (oya/war/ddq)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes CPNS 10 Jam Sehari
Redaktur : Tim Redaksi