jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan target indikatif penerbitan surat berharga negara (SBN) pada kuartal ketiga 2017 mencapai Rp 147,5 triliun.
Surat utang itu diterbitkan melalui proses lelang dengan frekuensi 13 kali.
BACA JUGA: Pembentukan Satgas Penertiban Impor Dinilai Hanya Memboroskan Anggaran
Penerbitan SBN tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menjelaskan, frekuensi lelang surat utang negara (SUN) akan dilakukan enam kali.
BACA JUGA: Ditjen Pajak Segera Pisah dari Kemenkeu
Sementara itu, surat berharga syariah negara (SBSN) sebanyak tujuh kali.
’’Total target indikatif yang diumumkan itu sudah termasuk target penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan dan SPN syariah enam bulan. Masing-masing sebesar Rp 5 triliun dan Rp 2 triliun pada setiap lelang,’’ kata Robert di Jakarta, Rabu (19/7).
BACA JUGA: Penerimaan Cukai Plastik Terancam Tak Sesuai Target
Robert menambahkan, pengumuman target indikatif tersebut dilengkapi kalender penerbitan SBN.
Kalender itu memuat jadwal indikatif penerbitan dengan jenis seri dan tenor SBN yang dilelang selama triwulan ketiga dan hingga akhir 2017.
Selain dari yang sudah dijadwalkan tersebut, pihaknya dapat menambahkan seri dengan tenor lain pada setiap lelang.
’’Termasuk jika dianggap perlu untuk menambahkan frekuensi lelang SBN. Tapi, tambahan itu bakal bergantung pada kondisi pasar, potensi permintaan, dan strategi pembiayaan APBN,’’ ujarnya.
Sementara itu, berdasar data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, realisasi utang pemerintah pusat sampai Mei 2017 mencapai Rp 3.672,33 triliun.
Realisasi itu terdiri atas SBN Rp 2.943,73 triliun (80,2 persen) dan pinjaman Rp 728,60 triliun (19,8 persen).
Ada pula penambahan utang neto selama Mei 2017 sebesar Rp 4,92 triliun. Asalnya dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 11,03 triliun dan pelunasan pinjaman (neto) sebesar Rp 6,11 triliun.
Kemudian, selama Mei, telah dilakukan lelang penerbitan SBN dengan total emisi (bruto) Rp 38,09 triliun.
Penarikan pinjaman (bruto) Rp 1,24 triliun. Pembayaran kewajiban utang pada Mei 2017 telah mencapai Rp 62,98 triliun.
Perinciannya, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp 39,89 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 23,09 triliun.
Indikator risiko utang pada Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan pada risiko tingkat bunga.
Variable rate ratio berada di level 11,3 dan refixing rate di level 19,3.
Indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga lima tahun naik dari 37,2 persen menjadi 38,6 persen dari total outstanding.
Rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder pada Mei lalu cenderung meningkat bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan pada Mei 2017 mencapai 39,15 persen.
Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah–panjang atau lebih dari lima tahun.
Imbal hasil SUN, baik domestik maupun SUN valas, pada akhir Mei turun jika dibandingkan dengan posisi akhir 2016.
Tahun lalu, rata-rata penurunan mencapai 59 bps untuk SUN domestik dan 17 bps untuk SUN berdenominasi USD.
Direktur Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menyatakan, pemerintah harus menghentikan kecenderungan pembiayaan anggaran melalui utang yang meningkat dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, pemerintah harus memperbaiki manajemen risiko utang. (ken/c14/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan Tertunda
Redaktur & Reporter : Ragil