Pemerintah Bangun Sekolah Satu Atap di Perbatasan

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, menyetujui usulan Komisi X DPR RI, untuk melaksanakan pembangunan sekolah satu atap di perbatasan RI-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan BaratHal itu terkuak saat rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Kemdikbud, Senin (24/10), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Komisi X DPR RI mendesak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk segera melaksanakan program pembangunan sekolah satu atap (SMP-SMA) dan berasrama di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar," kata Anggota Komisi X DPR RI, Zulfadhli, Senin (24/10), di sela-sela rapat.

"Alhamdulillah usulan Komisi X disetujui oleh Mendikbud

BACA JUGA: Pusat Kucurkan Dana Rehab Sekolah, Pemda jangan Diam

Tahun 2012 dianggarkan dan akan direalisasikan," lanjut bekas Ketua Partai Golkar Kalbar, itu

Zulfadhli mengatakan, Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah agar gedung SDN 19 Temajuk dilakukan rehabilitasi

BACA JUGA: Riset di Kemdikbud Dituding Hanya jadi Proyek

Kemudian ditambah ruang kelas baru, serta dibangunkan rumah guru"Karena saat ini guru yang mengajar di SD tinggal di Puskesmas," lirihnya.

Bekas Ketua DPRD Provinsi Kalbar, itu juga menegaskan, komisi mendorong pemerintah agar Gedung SMA Negeri 2 Paloh perlu direnovasi atau dialihfungsikan untuk menjadi rumah guru SMP/SMA serta dijadikan rumah guru permanen

BACA JUGA: Wamen Akui Riset Balitbang Lemah

"Kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 dialihkan di dekat sekolah SMP, agar bisa menjadi satu atapTanah sudah disediakan oleh pihak desa seluas 4 ‎​​ha," katanya.

Komisi X perlu mendorong Kemendikbud RI untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Kabupaten yang berada di wilayah perbatasanSeperti diketahui, lima kabupaten di Kalbar berbatasan langsung dengan MalaysiaYakni Sambas, Sanggau, Sintang,  Bengkayang dan Kapuas Hulu.

Lebih jauh Zulfadhli mengatakan, masalah pendidikan di daerah-daerah perbatasan Kalbar khususnya masalah sarana dan prasarana masih tidak sebanding dengan yang dimiliki negara tetangga, Malaysia"Kondisi sarana prasarana serta akses pendidikan di wilayah perbatasan sangat tidak memadai," tegasnya.

 Hal itu, menurut dia, berdampak terhadap pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun belum dilaksanakan, karena konsentrasi atau pemukiman penduduk berjauhan antar desa"Sehingga anak yang tamat SD tidak semuanya masuk SMPDi samping jarak yang jauh, anak yang tamat SD lebih cenderung untuk bekerja membantu orang tuanya," kata Zulfadhli.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Wamen Janji Perkuat Peran Balitbang