jpnn.com, JAKARTA - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan bahwa pemerintah membuka pintu kolaborasi sebesarnya dengan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut dia, Kementerian Keuangan berkomitmen mendukung pendanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN.
BACA JUGA: Jika Anies-Muhaimin Menang Pilpres 2024, Proyek IKN Dikaji Ulang
"Kawasan yang lebih besar akan dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan kreatif, seperti blended finance,” ujar Yon Arsal di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).
Sementara itu, Direktur Deregulasi Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengungkapkan bahwa pembangunan IKN membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha, khususnya untuk pendanaan pembangunan.
BACA JUGA: Blak-blakan Eks Ketua KPK: Jokowi Pernah Berteriak Agar Kasus Setnov Dihentikan
Oleh karena itu, investasi dari pelaku usaha menjadi bagian penting dari skema pembangunan IKN.
Adapun, dukungan dari dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat dibutuhkan bagi IKN untuk tetap berjalan dan mencapai visi kota berkelanjutan yang dicita-citakan.
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin: Ini Musimnya Bocor
“IKN diharapkan mampu menjadi suar Indonesia bagi dunia internasional, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, keberlanjutan dan berbasis teknologi dalam setiap pembangunannya,” tutur Bambang.
Menurut data dari Sekretariat Presiden, total nilai investasi sektor swasta dalam pembangunan IKN mencapai sekitar Rp 20 triliun.
Investasi tersebut merupakan gabungan investasi dari konsorsium yang terdiri atas sepuluh perusahaan, antara lain, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.
Dari sisi infrastruktur, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap 1 telah mencapai 38,1 persen per Agustus 2023 dan seluruh kegiatan masih berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
Beberapa infrastruktur dasar tersebut antara lain Jalan Tol Akses IKN Tahap 1, Istana Negara, Kantor Presiden, dan Bendungan Sepaku Semoi.
Selain itu, untuk tahap 2, mencakup proyek-proyek yang kontraknya dimulai pada April sampai Mei 2023, seperti Bangunan Kementerian Koordinator dan Rumah Rusun ASN (Aparatur Sipil Negara) IKN juga telah mulai dikerjakan.
Investasi pembangunan IKN itu juga dibahas saat Roadshow ‘Konsultasi Publik mengenai Peluang Penanaman Modal, Insentif Penanaman Modal, dan Kemudahan Berusaha di IKN’ oleh Kadin Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Melalui kegiatan Konsultasi Publik dan sesi diskusi antar berbagai pemangku kepentingan, kegiatan ini berupaya mendorong investasi dan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan IKN.
Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu Kadin Indonesia, Budiarsa Sastrawinata, menegaskan komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong pembangunan IKN sebagai salah satu program prioritas organisasi guna mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, sejahtera, inklusif dan berkelanjutan.
“IKN memiliki aspirasi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Budiarsa. (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Kasus Dugaan Korupsi di Kutai Timur Ini Sedang Diusut Kejati Kaltim
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi