JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat, H Muslim Kasim mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih optimal dalam mendukung Gerakan Penyejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GE-PEMP) kawasan pantai Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan Muslim Kasim kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo dalam pertemuannya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, di kawasan Gambir Jakarta, Kamis (3/11)Bersama Wagub, pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Walikota Padang Fauzi Bahar, dan sejumlah wakil bupati lainnya.
"Mengacu pada visi "Indonesia sebagai Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015" dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan "Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan", maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Gerakan Penyejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GE-PEMP) kawasan pantai Sumatera Barat," kata Muslim Kasim.
Karena program ini terinspirasi dari rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjut Muslim Kasim, maka Pemprov Sumbar bersama para bupati dan walikota yang daerahnya berpotensi besar dalam menyukseskan rencana strategis pemerintah ini, berharap Syarif Cicip juga memberikan dukungan penuh bagi Sumbar.
Dikatakan Muslim Kasim, dukungan penuh pemerintah terhadap GE-PEMP sekaligus langkah penting untuk mengurai kemiskinan yang tersebar di sejumlah kawasan barat pesisir Sumatera Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit mempertanyakan munculnya dua kali surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan perihal dijadikannya pantai Carocok sebagai kawasan Minapolitan.
"Sudah dua kali keluar terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Pantai Carocok dijadikan kawasan Minapolitan
BACA JUGA: Hutan Mangrove di Batam Tinggal 4 Persen
Tapi hingga kini tidak ada realisasinya," ungkap Nasrul Abit.Lebih lanjut dia mengatakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terpanjang di Sumbar yang memiliki pantai, yakni sekitar 234 kilometer dengan jumlah nelayan tradisional 1000 orang lebih.
"Namun karena banyaknya kendala seperti minimnya teknologi penangkapan ikan maka potensi produksi pertahunnya sekitar 120 ribu ton baru bisa direalisir 10 persen saja," ungkap Bupati Nasrul.
Selain itu, Nasrul Abit juga mengkritisi bantuan Kementerian Sosial berupa peralatan penangkap ikan kepada para nelayan di Pesisir Selatan yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan oleh para nelayan.
"Ke depannya, saya sangat berharap kiranya kalau ada bantuan sejenis hendaknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena instansi inilah yang tahu persis kebutuhan para nelayan di Pesisir Selatan," sarannya.
Terakhir, Nasrul Abit juga menjelaskan posisi BPR Kelautan yang diberi modal awal sebesar Rp900 juta oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kini sudah memilik aset hampir Rp8 miliar.
"BPR tersebut sempat menjadi BPR Kelautan terbaik secara nasional
BACA JUGA: E-KTP Diperpanjang Hingga April 2012
Hasil audit menyimpulkaan bahwa perlu penambahan modal kerja BPR," ujar diaBACA JUGA: BBM Langka, Pembelian Dibatasi 20 Liter
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Striptis Masih Belum Jelas
Redaktur : Tim Redaksi