Pemerintah Diminta Hindari Kenaikan TDL

Selasa, 24 Agustus 2010 – 16:36 WIB

JAKARTA — Mayoritas fraksi di DPR RI menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen di awal 2011 mendatang, sebagaimana tertuang dalam nota keuangan RAPBN 2011Pemerintah pun diminta untuk mencari cara lain mengurangi beban subsidi selain dengan menaikkan TDL.

"Kami memandang masih ada cara lain daripada menaikkan TDL

BACA JUGA: Asumsi Dasar Makro Ditolak Mayoritas Fraksi DPR

Pemerintah harus pikirkan cara selain menaikkan TDL kalau hanya untuk menutup defisit yang dialami PLN
Misalnya memaksimalkan penggunaan batu bara, pembatasan masuknya impor barang tambah atau cara lainnya selain TDL,’’ ujar juru bicara Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam dalam rapat paripurna, Selasa (24/8) di DPR RI.

Bukan hanya itu, PLN juga diharapkan dapat memaksimalkan segala potensi kelistrikan dengan menekan angka pencurian listrik

BACA JUGA: Golkar Suarakan Lagi Anggaran Berdasarkan Dapil



Hal senada juga disampaikan Fraksi Golkar, Mahyudin
"Kenaikan TDL 15 persen akan berdampak negatif, kecuali pemerintah bisa memiliki skenario lain

BACA JUGA: Pertamina Tarik 2 Juta Tabung Melon

Fraksi Golkar dengan ini menolak tegas kenaikan TDL, karena bisa berpengaruh terhadap inflasi, kurangi daya saing industri, dan semakin menekan masyarakat kecil yang sudah semakin menderita," kata Mahyudin.

Namun Menteri keuangan Agus Martowardojo yang ditemui usai rapat paripurna kembali menegaskan, pada dasarnya pemerintah hanya ingin agar subsidi listrik yang dikeluarkan negara bisa tepat sasaran"Karena dari total pengeluaran negara kita, untuk subsidi dan bayar bunga saja sudah 30 persen dari total penerimaan negaraJadi kita memang harus serius melihat masalah subsidi iniRencana kenaikan TDL tersebut, tentu kita akan memperhitungkan semua aspek," kata Agus.

Ditambahkannya, selama ini Pemerintah terus berupaya agar anggaran subsidi yang ada bisa dikelola dengan baikKarenanya, kata Agus, sama sekali tidak ada maksud pemerintah untuk membuat masyarakat miskin semakin susah.

"Justru kepada masyarakat yang tidak beruntung itu kita upayakan memberi bantuan langsung kepada mereka dan bukannya memberikan subsidi yang dinikmati mereka yang sebenarnya tidak berhakKalau subsidi listrik dikurangi, nanti bisa kita arahkan ke hal-hal lain yang lebih targettedInilah nanti yang akan kita bicarakan lagi dengan DPR," jelas penganti Sri Mulyani itu.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Usulkan Pembentukan Dewan Pengawasan Otonom


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler