Pemerintah Diminta Prioritaskan Pendidikan di Ambalat

JAKARTA- Tak hanya alot membahas kondisi Ambalat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan panitia khusus (Pansus) juga intens membicarakan nasib warga perbatasan yang hingga kini diakui masih kurang mendapat perhatian.

“Daerah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua masih kurang mendapat perhatian pemerintah, terutama masalah pendidikan, perekonomian dan sektor-sektor lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat di sana,” lugas anggota DPD RI asal Riau usai mengikuti rapat paripurna pembahasan tentang Ambalat bersama panitia khusus (Pansus) Kamis (2/7) siang.

Dikatakan Sumardi, yang mesti didahulukan dari sektor-sektor lain di wilayah perbatasan adalah pendidikanSelain pemerintah harus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan jumlah dan kualitas guru juga sangat penting.

“Jumlah guru di daerah perbatasan harus ditingkatkan

BACA JUGA: Penangkapan Anggota DPR tak Pengaruhi RUU Pengadilan Tipikor

Jika tidak, rakyat semakin terbelakang akibatnya rasa nasionalisme bisa retakSebaliknya, negara tetangga Malaysia punya kualitas pendidikan yang lebih maju

BACA JUGA: Pengadilan Tipikor Bertahap di Kabupaten/Kota

Ini masalah urgen dan harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, ditempat terpisah Camat Sebatik Barat-Kabupaten Nunukan Junaidi SH, mengakui jumlah guru di perbatasan Indonesia-Malaysia masih masih minim.

Dikatakannya, jumlah guru untuk 10 SD berjumlah 30 orang, SMP hanya 20 guru terbagi di 2 SMP yang adaSedangkan satu-satunya SMK yang baru berjalan satu tahun hanya terdiri dari 3 guru PNS.

“Jumlah guru di Sebatik Barat sangat minim, pemerintah pusat harus memikirkan ini segera, tentu keinginannya agar SDM di daerah ini semakin lebih baik,” saran Junaidi melalui selulernya.(ica/JPNN)

BACA JUGA: RUU Tipikor Hadang RUU Pengadilan Tipikor

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Usul Pembentukan Kementrian Perbatasan