Pemerintah Dinilai Tak Adil pada Indonesia Timur

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu menegaskan, Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, dengan minimnya pembangunan infrastruktur sebagai akibat dari kecilnya pemberian Dana Alokasi Umum (DAU).

"Di Indonesia Timur, khususnya NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara, terjadi ketidakadilan dalam pemberian Dana Alokasi Umum, sehingga infrastruktur tidak dapat berkembang," tegas Burhanudin, saat berbicara dalam diskusi "Pembangunan Kawasan Timur Indonesia: Potensi dan Problematika" yang diselenggarakan FE-UI dan SAS Communication, Selasa (23/2), di Plaza FX, Jakarta, Selasa (23/2)Ketidakadilan ini, lanjut Burhanudin, harus segera dihentikan dengan cara pembangunan infrastruktur melalui pemberian DAU secara lebih proporsional dan berkeadilan dalam kerangka NKRI.

Di tempat yang sama, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), meminta agar pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di KTI

BACA JUGA: Perbatasan Negara Masih Rawan Penyelundupan

"Komitmen itu sangat penting dan strategis, mengingat besarnya potensi kemajuan yang bersumber dari kekayaan hasil alam di sana," katanya.

Lebih lanjut JK mengingatkan soal potensi kemajuan di Indonesia Timur itu, yang sangat besar terutama dari kekayaan hasil alam pertanian"Mestinya rakyat bebas mengatur harga hasil pertanian mereka

BACA JUGA: Komputerisasi Haji Rambah 246 Daerah

Kemakmuran diatur oleh rakyat," ujarnya.

Untuk pendidikan, JK menyatakan bahwa orang-orang yang ada di belahan timur Indonesia itu berhak atas pendidikan yang sama dengan yang ada di belahan barat atau Pulau Jawa"Bangsa yang maju adalah bangsa yang bergantung dengan nilai tambah bangsa itu

BACA JUGA: JPU Minta Bupati Supriori Diganjar 4 Tahun

Bangsa ini harus memiliki kesetaraan dalam pendidikan," imbuh Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

Pernyataan JK tersebut lantas diperkuat oleh pakar ekonomi pembangunan FE UI, Suahasil NazaraDia mengatakan, perlu adanya komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan di luar Jawa, karena investasi pendidikan akan berguna bagi masa depan.

Sementara, Dekan FE UI, Firmanzah, mengatakan bahwa pembangunan KTI akan berhasil jika dilakukan dengan "political will" dari pemerintahSelain itu menurutnya, diperlukan pula adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi"Dengan adanya niat baik pemerintah dan kerjasama antar instansi ini, maka pembangunan KTI bisa terintegrasi dengan baik," ujar Firmanzah(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasien Jamkesmas Mengadu ke Kemenkes