BACA JUGA: KPPU: PRJ Dimonopoli
Dengan layanan baru yang merupakan pengembangan dari , Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu maka proses pemberian ijin bidang penanaman modal terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam bakal semakin cepat.
Untuk menggesa realisasi program SPIPISE tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, Walikota Batam Ahmad Dahlan, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Mustofa Widjaja, menandatangani sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU)
Mendagri Gamawan Fauzi saat memberi sambutan usai penandatanganan MoU itu mengatakan, penerapan sistem elektronik itu merupakan salah satu cara agar inmvestor lebih mkudah dan cepat dalam mengurus perijinan
BACA JUGA: Mustafa: Di Bawah Dahlan, PLN Bisa Hemat Rp15 T
"Ini langkah majuBACA JUGA: Aturan Impor Barang Bekas Diperpanjang
Mereka tanya kapan dapat giliran (penerapan SPIPISE) di daerah masing-masing," ucap Gamawan sembari tersenyumWalikota Batam Ahmad Dahlan dan Mustofa Widjaja nampak mengangguk-angguk sembari tersenyum mendengar sambutan Mendagri.Lebih lanjut Mendagri memaparkan, pihaknya baru saja bertemu dengan wakil Ketua KPK Haryono Umar dan Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) Teten Masduki"Mereka menyampaikan bahwa salah satu peningkatan indeks persepsi korupsi bukan sekedar menangkap orang, tetapi bagaimana cara menangani perijinan," sambung Mendagri.
Mendagri menegaskan, program itu sebenarnya tidak hanya dikhususkan untuk Batam"Ini bukan sekedar untuk Batam dalam kepentingan investasi semata, tetapi juga untuk mengangkat indeks persepsi korupsi secara nasionalJadi kita terapkan sistem elektronik di daerah investasi yang penting," tandas Mendagri.
Walikota Batam Ahmad Dahlan menjanjikan dengan penerapan sistem baru itu pihaknya akan mempersingkat waktu perijinan"Intinya kita mau memperketat waktu dan mengurangi mata rantaiTargetnya mempersingkat waktu seminimum mungkin," ujar Dahlan.
Sedangkan Mustofa Widjaja menjanjikan program SPIPISE ini bukan hanya untuk mempersingkat perijinan, tetapi juga dimaksudkan agar pertemuan antara investor yang hendak mengajukan ijin dengan aparatur Badan Pengusaha Kawasan bisa dikurangi"Istilah kerennya papperless office," ujar Mustofa.
Kepala BKPM Gita Wiryawan menambahkan, pelayanan yang baik bagi investor akan terwujud bila didukung dengan sistem teknologi terkiniGita mengaku menetapkan Batam sebagai pilot project lantaran kesiapan dari segi perangkat dan aparat.
"Tanggal 15 Januari kita luncurkan untuk implementasi yang jauh lebih riilPak Boediono (wakil Presiden) akan menyaksikan secara langsungKita mulai trial (uji coba) di BatamSemangatnya menyederhanakan proses penanaman modal di manapunSimplifikasi proses," ujar pengganti M Lutfi itu.
Lebih lanjut Gita menambahkan, program SPIPISE akan diterapkan di seluruh daerah pada tahun 2012"Tetapi kita mau akselerasi (percepatan) secara nasional pada 2010Kita trial (uji coba) dengan pilot project di batam," lanjut Gita.
Dipaparkannya, pola pelayanan akan sangat berpengaruh pada tingkat investasiGita menguraikan, pada 2009 ini investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 100 triliun, sedangkan dari investor dalam negeri sebesar Rp 30 triliun lebih.
Namun Gita optimis dengan pelayanan yang baik dan perijinan yang cepat maka angka investasi tahun 2010 bisa digenjotBKPM menargetkan kenaikan investasi tahun 2010 sebesar 15 persen dari angka investasi 2009"Saya optimis dengan dukungan Mendagri dan kepala daerah, kenaikan angka pertumbuhan ionvestasi bisa dicapai," tandas Gita.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Distribusi Pupuk Harus Dirayonisasi
Redaktur : Antoni