jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus berupaya menurunkan rasio utang.
Salah satunya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Sri Mulyani soal Utang Luar Negeri
Karena itu, pemerintah terus menggiatkan upaya reformasi perpajakan.
’’Yang kaya banget, ya, harusnya bayarnya banyak banget. Yang agak kaya, ya, bayarnya agak banyak. Yang sedang-sedang, bayarnya, ya, sedang-sedang. Yang miskin, ya, jangan bayar, malah dikasih duit. Adil, kan?’’ kata Sri akhir pekan kemarin.
BACA JUGA: Ditjen Pajak - Imigrasi Tukar Data, Ini Perinciaannya
Sri menambahkan, salah satu strategi pemerintah untuk mengejar wajib pajak (WP) besar adalah merekrut ahli forensic accounting.
Tujuannya membantu pemerintah melacak uang WP besar yang disembunyikan.
BACA JUGA: Sri Mulyani: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat
Selain itu, Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan sekitar 100 negara melalui automatic exchange of information (AEOI).
Hal itu bertujuan mengejar uang orang Indonesia yang disembunyikan di luar negeri.
’’Katanya lima persen orang Indonesia itu kayanya minta ampun. Ya itu yang kami sedang kejar. Namun, duitnya enggak cuma di sini,” imbuh Sri.
Sementara itu, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, hingga kini manajemen utang memperlihatkan kondisi yang semakin baik.
Hal itu ditandai dengan beban bunga yang menurun, sedangkan risiko portofolio utang membaik dan terkendali.
Ukurannya rasio pembayaran bunga utang terhadap jumlah utang rata-rata yang semakin menurun.
Yakni dari 5,1 persen pada 2014 menjadi 4,7 persen pada akhir 2016.
Kondisi tersebut lebih baik dibandingkan negara-negara peers dengan peringkat kredit yang setara seperti Brasil, Meksiko, Turki, dan Mesir.
’’Meskipun terdapat peningkatan jumlah utang, hal ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara peers sehingga pemerintah mampu menjaga level rasio utang terhadap PDB di bawah 30 persen,” jelas Yustinus. (ken/c17/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan THR PNS Politis? Bu Ani Bela Pak Jokowi
Redaktur & Reporter : Ragil