Pemerintah Pastikan Ambil Alih Newmont

JAKARTA—Pro kontra pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar tujuh persen oleh pemerintah pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), tidak membuat geming pemerintahMenteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan pemerintah mengambil keputusan tersebut sudah melalui perhitungan yang matang.

Pada wartawan di Jakarta, Senin (25/4), Agus mengatakan saat ini pembelian 7 persen saham NNT hanya tinggal menyelesaikan kelengkapan administratifnya saja

BACA JUGA: Agus Waspadai Gagal Target Lifting

Diantaranya untuk menetapkan anggota komisaris dan jajarannya‘’Nanti akan disampaikan pada publik tentang finalisasi administratif itu

BACA JUGA: Impor Mamin Ilegal Tekan Produksi Lokal

Dananya sudah tersedia,’’ kata Agus tanpa berkenan menyebutkan angka riil dari nilai 7 persen saham NNT.

Agus memastikan, kepastian pembelian NNT sudah dituangkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang dikeluarkannya pada tanggal 14 April 2011 laluAgus pun meminta semua pihak menghormati keputusan pemerintah

BACA JUGA: Kadin Desak Negosiasi Ulang ACFTA

Kalaupun ada yang menentang, dinilai sebagai pihak yang belum mengerti tujuan pemerintah.

‘’Dengan rendah hati saya meminta untuk memahami langkah yang diambil pemerintahSaya juga meminta semua jajaran kami untuk meyakinkan dan semua pihak bisa mendukung dengan sebaiknya,’’ kata Agus.

Mengenai permintaan Pemda yang ingin mempertahankan saham di NNT, Agus bisa memakluminyaAgus pun mengaku sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pemda dan tetap pada pendirian bahwa pemerintah pusat membeli 7 persen sahan NNT‘’Sebelumnya saya sudah melakukan tindakanSemua pihak sudah saya temui dan datangi secara pribadi untuk membicarakannya,’’ kata Agus.

Sementara itu, Menteri Koordinator perekonomian Hatta Rajasa mencoba menengahi ‘perseteruan’ antara Pemda NTB dan pemerintah pusat yang sama-sama berkeinginan menguasai 7 persen saham NTTMenurut Hatta, siapapun yang memiliki saham, yang terpenting adalah kepentingan bangsa.

‘’Sama saja, toh uangnya juga untuk daerah semua nantinyaApa yang menjadi keputusan, tentu sudah dilakukan pertimbanganJadi tidak usah diperdebatkan, saya sangat menyarankan Menkeu ketemu dengan lingkar daerah,’’ usul Hatta.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gandeng Swasta, PLN Bangun PLTU