JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa saat ini pembicaraan tentang penggunaan wilayah di Natuna untuk latihan perang militer Singapura sesuai kesepakatan Defense Cooperation Agreement (DCA), telah terhentiMenurut Purnomo, banyak ladang minyak di Area Bravo di perairan Natuna, yang dalam perjanjian DCA disepakati menjadi lokasi latihan perang militer Singapura.
Kepada wartawan di DPR RI usai rapat kerja untuk membahas ratifikasi perjanjian batas wilayah Indonesia-Singapura dengan Komisi I DPR, Senin (24/5) sore, Purnomo menjelaskan, implementasi DCA memang memerlukan pembahasan lagi soal penggunaan Area Bravo untuk militer Singapura
BACA JUGA: LPSK Segera Lindungi Susno Duadji
Namun sampai saat ini pembahasannya terhentiBACA JUGA: Jhonny Situanda Terancam Dijemput Paksa
Kita akan melihat masalah lingkungannya, di situ banyak juga tersebar ladang minyak dan gas kita juga," kata Purnomo.Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu menambahkan, pada prinsipnya Pemerintah Indonesia keberatan dengan penggunaan Area Bravo
BACA JUGA: Susno Ditahan Karena Persulit Penyidikan
Menurutnya, kondisi geografis di area tersebut juga harus diperhatikan, karena wilayah Perairan Natuna ditengarai kaya akan minyak dan gasPada kesempatan itu Purnomo juga mengatakan, sampai saat ini kesepakatan Perjanjian Pertahanan dengan Singapura masih belum dilaksanakanPasalnya, penerapannya harus menunggu ratifikasi DPR"Sekarang implementasi agreement itu tidak dilanjutkan, kan ratifikasinya belum selesai," ujarnya.
Ditegaskannya, ratifikasi bukanlah domain pemerintah karena prosesnya ada di DPRNamun menurut Purnomo, sejak Menhan dijabat Juwono Sudarsono, DPR sudah keberatan dengan DCA dan selalu mengaitkannya dengan Perjanjian Ekstradisi
Sementara Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menolak anggapan bahwa DCA dibarter dengan Perjanjian EkstradisiMeski demikian mantan juru bicara Kementrian Luar Neger itu mengakui bahwa keduanya memang terkait
"Saya tidak pernah menggunakan istilah barterMemang ada DCA dan Perjanjian EkstradisiKenyataannya, dalam pembahasan lebih lanjut, keduanya ada keterkaitanPenting bagi kita bagaimana memajukan keduanya dengan cara yang baik sehingga kepentingan kita di bidang ekstradisi dan pertahanan dipenuhi," ujar Marty.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 148 Usul Pemekaran Daerah Diterima Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi