jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah pusat mulai melirik Provinsi Lampung untuk dijadikan kawasan industri di tanah air.
Rencana itu disampaikan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto saat rapat dengan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo di gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, Jakarta Selatan, kemarin (14/8).
BACA JUGA: Kisah Sandiaga Uno Menekuni Investasi di Pasar Modal
Dia menyatakan tengah mendorong relokasi industri dari Jawa ke Sumatera memanfaatkan sejumlah kawasan industri (KI) yang tengah dibangun di Lampung.
Untuk itu, pemerintah telah sepakat menetapkan percepatan pembangunan tiga kawasan industri sebagai langkah menjadikan Lampung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
BACA JUGA: Rokok Ilegal Masuk Lampung, Negara Merugi Rp 1,7 Miliar
’’Sambil mempersiapkan kawasan industri itu, kami mempromosikan Lampung sebagai daerah tujuan investasi di luar Pulau Jawa,” kata Airlangga dalam rapat kemarin.
Rapat itu dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryono dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Lampung.
BACA JUGA: Oalah, Lampung Ternyata Kerap Dijadikan Pasar Rokok Bercukai Diduga Ilegal
Rapat yang berlangsung selama satu jam itu juga sepakat menyelesaikan berbagai kendala lapangan agar sejumlah kawasan industri yang dirancang Pemprov Lampung dan Kementerian Perindustrian segera terwujud.
Gubernur M. Ridho Ficardo menyambut baik langkah Menperin yang ingin menjadikan Lampung sebagai tujuan investasi baru.
Menurut dia, ketiga pembangunan kawasan industri tersebut merupakan tindak lanjut rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para menteri Kabinet Kerja pada 6 Maret 2017 di Istana Negara.
’’Ketiga kawasan industri ini disetujui presiden. Tinggal menyelesaikan hambatan di lapangan,” kata Ridho.
Ketiga KI tersebut yakni Way Pisang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, seluas 3.500 hektare (ha). Lokasi ini berdekatan dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Pembangunan KI ini dilakukan setelah izin prinsip tukar-menukar kawasan hutan diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
’’Lahan ini berstatus hutan industri, tetapi hutannya tidak ada lagi,” katanya.
Kemudian, pemerintah pusat juga memberikan perhatian khusus pada Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus yang lama terbengkalai. Menurut Dirjen Imam Haryono, pemerintah tengah mencari investor untuk melanjutkan KIM Tanggamus.
’’Kami sangat mendukung apa yang direncanakan gubernur. Pembangunannya akan dipercepat. Untuk KIM Tanggamus investornya harus kredibel. Jangan sampai terombang-ambing oleh investor yang tidak kredibel,” ingat Imam.
Sedangkan untuk jangka menengah, Pemprov Lampung menyiapkan Kawasan Industri Mesuji di Kecamatan Rawajitu Utara. Potensi lahan, kata Ridho, mencapai 3.000 ha dengan status milik masyarakat.
’’Ada potensi batu bara yang bisa dikembangkan pembangkit listrik mulut tambang. Namun karena keterbatasan anggaran pusat dan provinsi, pembangunannya dimasukkan ke jangka menengah,” papar Ridho.
Pada rapat tersebut, Ridho juga melaporkan pengambangan pembangunan sentra industri kecil menengah (IKM) pengolahan kakao di Gedongtataan, Pesawaran. Sentra ini pada 2018 mendapat dana pusat Rp5 miliar untuk pengolahan biji kakao kering menjadi produk jadi dan setengah jadi.
Selain itu, Ridho juga memaparkan revitalisasi sentra IKM Kampung Tapis di Negerikaton, Pesawaran. Kawasan ini juga mendapat dana alokasi khusus (DAK) 2018 sebesar Rp2 miliar.
’’Sentra ini dikembangkan untuk mendukung produk unggulan lokal Lampung sekaligus sebagai destinasi wisata, karena tak jauh dari Bandara Radin Inten II,” pungkas Ridho. (rls/c1/whk)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selandia Baru-Kadin Lampung Jajaki Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pariwisata
Redaktur & Reporter : Budi