jpnn.com, JAKARTA - Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang ekonomi.
Salah satunya adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
BACA JUGA: Ini Jurus Jokowi untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini Indonesia pada tahun lalu 0,397.
Sedangkan laporan Credit Suisse Global Wealth Report menyebutkan bahwa sepuluh persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen dari total kekayaan di negeri ini.
BACA JUGA: Pemerintah Segera Bagikan Lahan 12,7 Juta Hektare
Menurut Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (lNFID), faktor penyebab ketimpangan ekonomi adalah sistem perpajakan yang gagal mendistribusikan kekayaan.
Selain itu, terdapat ketimpangan akses masyarakat desa dan kota terhadap infrastruktur yang memadai.
BACA JUGA: Jokowi Dorong HIPMI Berperan Atasi Kesenjangan Ekonomi
Upah murah juga membuat masyarakat sulit lepas dari jurang kemiskinan. Ditambah lagi, adanya political capture yang membuat orang kaya memiliki pengaruh yang lebih besar untuk mengubah aturan demi tujuan yang lebih menguntungkan mereka.
Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bustanul Arifin meminta pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan akses keuangan.
Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan makroekonomi yang mendorong pemerataan serta distribusi lahan.
’’Untuk masalah ketimpangan lahan, pemerintah sebaiknya tidak sekadar bagi-bagi lahan. Bagaimana caranya agar lahan tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan,’’ kata Bustanil Arifin dalam diskusi Menuju Ketangguhan Ekonomi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (4/4).
Akses pemberdayaan manusia dan teknologi juga perlu dibenahi agar kualitas SDM meningkat.
Alasannya, akses terhadap sektor finansial, infrastruktur, dan teknologi langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Di sektor finansial juga perlu ada lebih banyak produk keuangan yang bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Pesatnya perkembangan teknologi juga memengaruhi pemerataan ekonomi.
Jika tidak ada kebijakan yang mengendalikan penggunaan teknologi, dalam jangka panjang pemerataan akan terancam.
Misalnya, industri beralih dari menggunakan tenaga manusia menjadi tenaga robot. Hal itu memengaruhi serapan tenaga kerja, daya beli, dan pertumbuhan ekonomi.
’’Untuk bisa mengatasi permasalahan ini, kuncinya perubahan luar di SDM. Diperlukan SDM yang inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship,’’ kata mantan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT). (rin/c17/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Strategi Pemerintah Dongkrak Peringkat Kemudahan Usaha
Redaktur & Reporter : Ragil