BANDUNG - Peluang Suryadharma Ali untuk bisa terpilih lagi sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi melalui Muktamar VII PPP di Bandung, Jawa Barat, sepertinya bakal sulit terwujudSebab, sudah tiga Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang tidak mau menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) Suryadharma selama memimpin PPP.
"Sampai saat ini (Senin 4/7 sore), sudah ada tiga DPW yang tidak menyebut mendukung SDA sebagai Ketua Umum
BACA JUGA: Dikabarkan Mundur, Yani Bantah Alihkan Dukungan
Yakni, Jateng Bangka Belitung, KaltengBACA JUGA: Wartawan Dilarang Liput Sidang LPJ SDA
Kemungkinan tidak aklamasi," kata Ketua Panitia Muktamar VII PPP, Emron Pangkapi, saat konfrensi pers di sela-sela muktamar, Senin (4/7).Hingga lewat pukul tiga sore, sudah ada 17 DPW PPP yang memberikan tanggapan atas LPJ yang disampaikan Suryadharma Ali
BACA JUGA: Didukung 55 Persen, Yani Bantah Main Uang
"Pada putaran pertama sembilan DPW menerima LPJ Ketua Umum," katanyaHanya saja, kata Emron, Jateng memilih abstain"Mereka meminta audit keuangan partai dan transparansi keuanganMereka juga menilai pembinaan belum maksimal, dan mengkritik suara partai menurun," ungkap Emron yang juga Ketua DPP PPP itu
Ditambahkannya pula, Jateng selain tidak mau menerima LPJ dari Suryadharma Ali juga tak mau lagi mendukung politisi yang tenar dengan inisial SDA itu untuk maju lagi"Jateng mendukung Ahmad Muqowam," tegasnya.
Sedangkan DPW lain seperti Maluku, Babel, Banten, Sulteng, Papua, Sulteng menerima LPJ sekaligus mendukung SDA lagiAda pun Kalsel, kata Emron, bersedia menerima LPJ namun mempersilahkan tiga kandidat terbaik untuk dipilih menjadi Ketum PPP"Kalau Bali, menerima LPj dan tidak menyebut mendukung siapapun," kata Erman.
Hingga saat ini, DPW-DPW masih secara bergantian membacakan tanggapan LPj Ketum PPPNamun wartawan dilarang meliput di arena utama muktamar.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Jual DPC ke Calon Ketum!
Redaktur : Tim Redaksi