Pemilu Segera Dilaporkan ke Mahkamah Internasional

JAKARTA - Tahapan pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinilai cacat hukumPasalnya, perolehan hasil kursi DPR belum ditetapkan, namun pendaftaran capres dan cawapres sudah dibuka

BACA JUGA: KPK Respon Permintaan Isteri Sarjan

Hal ini menyebabkan dasar pasangan capres dan cawapres mendaftarkan diri ke KPU untuk bertarung pada 8 Juli mendatang tidak mempunyai dasar.

Hal tersebut dikatakan oleh Ridwan Saidi pada acara bedah buku "Bencana Bersama SBY dan Evaluasi Pemilu 2009", di Galery Caffe Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat (15/5)"Perolehan jumlah kursi partai politik di DPR hasil pemilu legislatif 9 April lalu belum ditetapkan

BACA JUGA: Perlu Ada Menteri Otonomi Daerah

Sehingga, dasar parpol mengusung capres-cawapres dan mendaftarkan diri ke KPU hanya berdasar data di media, bukan penetapanJelas ini cacat hukum," tegas penulis buku "Bencana Bersama SBY" itu.

Kata Ridwan, jika merujuk pada peraturan KPU Nomor 20/2008 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu legislatif, pengumuman perolehan jumlah kursi DPR dan DPD dijadwalkan pada 19-20 Mei 2009, dan pengumuman calon terpilih anggota DPR pada 21-24 Mei 2009

BACA JUGA: Ketua Pengadilan Tinggi Dilarang Lantik Advokat Baru

"KPU membuka pendaftaran capres dan cawapres pada tanggal 10 hingga 16 Mei 2009, juga tidak punya dasarPartai politik juga pura-pura bodoh dan membiarkan hal ini, karena sibuk dengan koalisi yang tidak jelas," ujarnya.

Sementara itu, terkait hilangnya hak pilih warga negara Indonesia pada pemilu 9 April lalu, Ridwan bersama Komite Kelangsungan Intitusi '45 berencana akan menggugat KPU dan Pemerintah Indonesia ke Mahkamah Internasional di Belanda"Warga negara yang kehilangan hak pilih bukan sedikit, sekitar 40 jutaAndi Nurpati mengakui ituHal ini jelas pelanggaran hak asasi manusia, karena itu akan kami pidanakan ke Mahkamah Internasional," tandasnya.

Alasan langsung ke Mahkamah Internasional, kata Ridwan, karena mereka menilai saat ini tidak bisa mengandalkan Mahkamah Konstitusi atau Kejaksaan"Banyak masalah di Indonesia yang ditangani Mahkamah InternasionalJika hal itu berkaitan dengan hak asasi manusia, hilangnya hak pilih warga negara, juga kan bisa mendapat perhatian dunia, karena hampir mencapai 30 persen dari pemilih," terangnya.

Terkait buku yang dikupas pada diskusi tersebut, Ridwan mencoba mengupas dan memberitahu segala bencana yang terjadi sewaktu SBY berkuasaBuku ini ditulisnya dengan menilik dari segi teologi metafisik.

Tanpa bermaksud menjegal, Ridwan Saidi menegaskan lagi, ia mencatat sudah ratusan bencana yang terjadi selama negeri ini dipimpin oleh Presiden SBYMeski Presiden SBY pernah diruwat pada tahun 2006, katanya lagi, ternyata tak menghilangkan berbagai bencana yang terjadi di tanah air.

"Menurut ramalan metafisik, SBY itu selalu dikuntit sama bencanaMeski 2006 SBY pernah diruwat, ternyata tidak mempan jugaAda sekitar 720 bencana yang sudah terjadiSekali lagi, tidak ada urusan dengan pilih SBY atau tidak pilih SBYKita hanya mengingatkan saja, bahwa sejak SBY menjabat, terjadi banyak bencanaTerserah dia, apakah mau mundur atau tetap mencalonkan jadi presiden, mau sadar atau tidak," tandasnya.

Bencana yang terjadi, kata Ridwan, bisa dikaitkan dengan kelahiran SBY pada 9 September 1949, yang harinya jatuh pada Jumat dengan pasaran KliwonMaka, jika dihitung berdasarkan pawukon, menurutnya, hari lahir presiden itu tepat jatuh pada wuku bala"Wuku tersebut, berupa jelmaan dewanya Hyang Bathari Durga, yang senang membuat huru-hara, berwatak dengki, senang membantu kejahatan, dan tidak ada yang ditakuti," terangnya.

Di antara rentetan bencana yang diuraikan Ridwan Saidi di era SBY, adalah ketika pada 17 November 2004 terjadinya tabrakan beruntun yang melibatkan 7 mobil di jalan tol Jagorawi Km 13.600 arah JakartaKecelakaan ini terjadi pukul 07.50 WIB, dalam suasana Idul Fitri, dengan 6 Orang tewas dan 10 orang luka-lukaKecelakaan ini, menurut catatannya, terjadi sekitar 10 menit sebelum konvoi mobil Presiden SBY memasuki tol Jagorawi melalui pintu tol Cibubur, Jakarta Timur.

Bencana yang terbesar dalam daftar adalah tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, 26 Desember 2004, yang mengakibatkan ratusan ribu penduduk meninggal duniaLalu, pada 21 Februari 2005, longsor menghajar tempat akhir sampah Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, di mana lebih dari 110 orang meninggal.

Masih dari catatan Ridwan, Maret 2005, gempa kembali mengguncang NiasLalu 2 Januari 2006, banjir bandang menggerus Pati, Jember, Jawa TimurSelanjutnya, pada 27 Januari 2006, banjir menggenangi Semarang, pada 21 Februari ada longsor di Ranomaut, Manado, serta 6 April 2006 banjir bandang menghantam Bima, NTBKemudian, pada 14 Mei 2006, Gunung Merapi meletus, yang diikuti gempa pada 27 Mei 2006 yang mengguncang Yogyakarta dan Jawa TengahTerus, pada 28 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas Sidoarjo, yang masih belum selesai hingga kini dan sudah menenggelamkan tiga kecamatan dan puluhan desa.

Catatan Ridwan pun masih berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, dengan sejumlah detail bencana semasa pemerintahan SBYTermasuk mulai dari tahun 2007 hingga bencana 'terbaru' di Situ Gintung, April 2009 laluMenurut Ridwan pula, bencana yang terjadi itu sudah banyak menyita waktu dan anggaran negara.

"Ke depan, bahkan ada calon bencana baru seperti anak Gunung Krakatau, dan Gunung Slamet di Jawa Tengah yang kini mulai aktifJika SBY kembali maju dan mungkin terpilih, bisa saja bencana akan semakin besar," ujarnya memperkirakan(ysd)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut Jamsostek Kembalikan Gratifikasi ke KPK