jpnn.com - PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menaruh perhatian serius terhadap pungutan liar (pungli).
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak Junaidi menjamin tidak ada pungli di institusi yang dipimpinnya.
BACA JUGA: Ratusan Bocah Histeris, Polwan Sigap Atasi Keadaan
Sebab, pihaknya sudah mengantisipasi pungli sejak 2014.
Dia mengatakan, upaya tersebut dilakukan karena BP2T merupakan pelayanan publik yang rawan pungli.
BACA JUGA: Bantu Keluarga Tidak Harmonis, Pemprov Jabar Sebar 700 Kader Motekar
"Alhamdulillah kami sudah mengantisipasi dengan pelayanan menggunakan sistem dengan IT dan bersifat transparan," kata Junaidi seperti dilansir Pontianak Pos (Jawa Pos Group), Minggu (11/12).
Dia meyakini, semua inovasi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah pungli.
BACA JUGA: Ketahuan Dugem Bersama LC, Pak Jaksa Dihukum Jadi Muazin
Terlebih dengan memberi pelayanan izin via online sehingga pertemuan antara pemohon dan pihak pengurus akan sangat diminimalisasi.
Pada 2013 lalu, BP2T membangun sistem yang disebut Sistem Layanan Terpadu (Simyandu).
Sistem tersebut kini sudah semakin efisien. Masyarakat bisa menggunakan sms gateway.
Tak ayal, masyarakat bisa melaporkan langsung jika menemukan pungli di lingkungan BP2T Pontianak.
Junaidi menegaskan, upaya pemberantasan pungli memang sudah menjadi sorotan Pemerintah Kota Pontianak sejak dulu.
Komitmen dan penindakan tegas pemkot kepada pelaku pungli juga dinilai sudah sangat baik.
"Kami berani menjamin di BP2T bebas dari pungli. Hanya saja kami mohon masyarakat juga berpartisipasi dan jangan menghalalkan pungli tersebut," tutur dia.
BP2T Pontianak juga telah menerapkan pelayanan berbasis online.
Melalui sistem online, masyarakat bisa melakukan registrasi pendaftaran 17 izin yang dilayani BP2T.
"Selain secara online, pada Oktober lalu kami juga sudah memberikan pelayanan berbasis aplikasi via android," tambah Junaidi. (Pah/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KRI Dewaruci jadi Obyek Wisata Masyarakat Lembata
Redaktur : Tim Redaksi