jpnn.com - jpnn.com - Data siswa miskin SMA/SMK di Kota Surabaya, Jawa Timur, masih simpang siur.
Pasalnya data yang dihimpun Pemprov Jatim ada 5.000 siswa miskin yang membutuhkan dana bantuan pendidikan untuk sekolah gratis.
BACA JUGA: Pemprov Kedodoran, Selamat Tinggal SMA Gratis...
Sedangkan Pemkot Surabaya memiliki data ada 11.000 siswa miskin di Surabaya yang masih membutuhkan sekolah gratis di jenjang SMA/SMK.
Karena itu, sampai sekarang Pemprov Jatim sedang menyinkronkan data siswa miskin SMA/SMK di Kota Surabaya.
BACA JUGA: Surat Pakde Karwo Terbit, Sekolah Mulai Gelisah
Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya, menanggapi dingin soal data yang disampaikan.
Whisnu juga menegaskan jika mengacu kepada UU, maka seluruh siswa di Kota Surabaya juga mendapatkan hak pendidikan dalam artian gratis.
BACA JUGA: Pindah Kewenangan, SPP SMA/SMK Surabaya Tertinggi
Karena menurut Whisnu tidak hanya siswa yang berlatar belakang keluarga miskin yang harusnya dapat bantuan tersebut.
“Anggaran di Pemkot itu untuk seluruh siswa, karena sesuai UU itu bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, bukan setiap warga miskin, maka kalau memang belum bisa diatasi, sebaiknya pengelolaannya diserahkan kembali ke kita,” ucapnya seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group).
Wishnu Sakti Buana yang juga selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menegaskan bahwa data milik Bappeko Kota Surabaya yang mencatat ada 11.000 siswa miskin di sekolah SMA/SMK Surabaya tentu lebih kongkrit dibanding data pemprov yang hanya mencatat 5.000 siswa miskin.
Wishnu juga mengatakan, harusnya pemprov mengikut pemkot mengenai data akan hal ini.
Karena sebelumnya memang pemkot selalu melakukan pendataan mengenai siswa SMA/SMK di Kota Surabaya.
“Mereka bisa saja mendata sekian ribu atau berapa, tetapi data pemkot bisa dipastikan lebih kongkrit, karena jangkauan kita lebih mudah,” tegasnya.
Wishnu menyampaikan jika masih ada harapan untuk pemkot bisa mengelola SMA/SMK nantinya. Karena kewenangan itu masih bisa diserahkan lagi atas keputusan Gubernur.
"Ya keinginan dari Bu Wali pengelolaanya dikembalikan di kita. Harapan itu masih tinggal nanti good will (kemauan baik, Red) antara Bu Wali dengan Pak Gubernur," terangnya.
Whisnu menambahkan, jika sebenarnya selama ini Pemkot Surabaya sudah menyiapkan sejumlah skema terkait bantuan untuk siswa miskin.
Namun untuk pelaksanaannya masih dibatasi oleh opsi yang diberikan pemprov sebagai pengelola.
“Karena sampai saat ini opsinya masih dibatasi, kalau kami luncurkan, apakah benar nantinya siswa di Surabaya bisa benar-benar terbebas dari biaya,” tambahnya.
Bahkan Whisnu mengaku jika saat ini mulai mencium aroma yang tidak baik di sistem pengelolaan SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
“Persoalan yang muncul bukan hanya soal pembiayaan siswa, tetapi ada problem bagaimana pengelolaan SMA dan SMK,” tandasnya. (jar/nur)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakde Karwo Tak Coret Anggaran, DPRD Pusing
Redaktur & Reporter : Soetomo