Pemprov Dukung Audit Perkebunan Sawit

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mendukung upaya Kementeri Pertanian (Kementan) melakukan audit kepada pelaku usaha pekebunanAudit dilakukan untuk melihat kepatuhan perusahaan dalam pembangunan plasma sebesar 20 persen dari total izin kawasan.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Erman P Ranan mengatakan, tujuan Kementan melakukan pemeriksaan kepada pelaku usaha tersebut untuk mengetahui kepatuhan para investor dalam menjalankan amanat Permentan Nomor 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

BACA JUGA: Sudah Tahunan, Jalan Rusak Dibiarkan

Dalam peraturan Permentan tersebut, sudah sangat jelas mengamanatkan kepada pelaku usaha perkebunan dapat membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas izin yang diusulkan“Menteri Pertanian melalui Dirjen Perkebunan akan melakukan penilaian terhadap usaha perkebunan  di Indonesia, termasuk  di Kalimantan Tengah dan itu bagian dari audit

BACA JUGA: Mediasi Buntu, Gugatan Tetap Berjalan

Artinya legalitas perizinan dan kepatuhan mereka  untuk membangun plasma sebesar 20 persen CSR dan lain sebagainya akan terlihat,” kata Erman.

Seperti dilansir, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Suswono saat menghadiri peringatan Hari Perkebunan Nasional di Palangka Raya akhir pekan lalu mengatakan, Permentan Nomor 26 tahun 2007 mengamanatkan agar para usaha perkebunan menyediakan kebun plasma untuk masyarakat, minimal 20 persen dari luas izin lahan yang diperoleh.

“Turuti saja yang sudah diatur oleh pemerintah, dan saya sudah memerintahkan agar Dirjen Perkebunan melakukan audit terhadap pelaku usaha perkebunan ini siapa-siapa saja yang belum menjalankan atau menerapkan plasma 20 persen ini,” katanya.

Menurutnya, pembangunan kebun plasma mempunyai dampak sosial yang sangat luar biasa, salah satunya dapat menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakatApabila tidak dibangun perkebunan plasma, dikhawatirkan rentan munculnya konflik baru, sehingga membuat hubungan antara masyarakat dengan pengusaha perkebunan menjadi tidak harmonis.

“Dengan dibangunnya plasma sebsar 20 persen untuk menjaga keamanan sosial sehingga prinsifnya kalau itu dilaksanakan dengan baik maka hasilnya juga akan lebih baik,” jelasnya.

Sementara itu, jika audit dan aturan tentang kewajiban plasma ditegakkan dengan tegas, maka diperkirakan akan berdampak besar bagi perusahaan perkebunan maupun masyarakat di Kalteng, termasuk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)

BACA JUGA: Jamsostek Dianggap Tidak Tepat Sasaran

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kotim, di daerah mereka tercatat sedikitnya 37 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang hingga kini sama sekali belum membangun kebun plasma untuk masyarakatSelain itu, 8 perusahaan yang menyediakan kebun plasma pun juga belum sesuai aturan karena luasannya belum sampai 20 persen dari total areal perusahaan masing-masing(dot)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Takbir Iringi Gerhana Bulan Total