JAKARTA - Anggota Komisi VII yang membidangi Pertambangan dan Energi, Wa Ode Nurhayati, meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawes Tenggara (Sultra) untuk jujur dalam penetapan Sultra jadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Alasannya, penetapan KEK bidang pertambangan dengan tiga komoditi yakni emas, nikel, dan aspal punya risiko yang sangat besar bagi keberlansungan hidup masyarakat, utamanya dari sisi lingkungan.
"Saya tidak dalam posisi mendukung atau menolak program ini
BACA JUGA: Mendagri Siap Hadapi Gugatan Bupati Bonbol
Tapi persoalan ini tentu akan menimbulkan dampakBACA JUGA: Aktivitas Anak Krakatau Resahkan Warga
(Jadi) Katakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah," kata Wa Ode Nurhayati di Jakarta, Senin (25/1).Legislator PAN ini memahami bahwa pertambangan bisa membawa daerah menjadi kaya dari sisi pendapatan
Wa Ode Nurhayati mencontohkan penambangan gunung emas di Papua oleh PT Freeport
BACA JUGA: Mahasiswi dan Karyawan Digerebek di Hotel
"Gunung emas itu sekarang menjadi lumpurApakah masyarakat di daerah sana sejahtera? Saya kira ini menjadi pemikiran pembandingApakah masyarakat kita juga siap menerima debu tambang akibat terjadi kerusakan alam," tanyanya.Untuk itu Wa Ode mennyarankan Pemrov Sultra untuk meyakinkan masyarakat bahwa KEK ini tidak akan merusak lingkungan agar tidak muncul penolakanMenurutnya, berdasarkan pengalaman di daerah tambang, yang paling banyak menanggung derita adalah daerah.
"Harusnya yang perlu digagas Pemerintah provinsi adalah swamsembada panganKarena pengembangan ini lebih bersahabat dan tanah di Sultra subur, termasuk potensi kelautannya yang perlu dikembangkanSaat ini kan terjadi krisis pangan," tukasnya.
Wa Ode Nurhayati juga menuntut kejujuran Pemerintah Provinsi terkait dengan keberadaan perusahaan-perusahaan tambang yang ada saat iniIa mempertanyakan kontribusi perusahaan tambang tersebut terhadap pendapat daerah karena tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sultra defisit.
"Jujur pada hitungan angka, karena 2009 perusahaan-perusahaan tambang terus bertambahIjin KP (kuasa pertambangan) banyak dikeluarkanKebijakan ini perlu dievaluasi," katanya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jefferson Ajak Sekda Masuk Penjara
Redaktur : Tim Redaksi