Pemprov Sumatera Barat Dinilai Lambat

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori menilai lambannya penanganan pasca gempa Maret 2007 dan 30 September 2009 di Sumbar merupakan sebuah konsekuensi dari rendahnya rasa tanggung jawab dan komitmen pemerintah provinsi dalam melaksanakan kewajibannya memperbaiki keadaan.

"Saya tidak yakin terhadap pendapat yang mengatakan bahwa memburuknya kondisi Sumbar pasca gempa bumi akibat dari minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap SumbarYang terjadi sesungguhnya adalah lemahnya kemauan dan komitmen pemerintah provinsi dalam memperbaiki daerahnya dengan cara melibatkan pemerintah pusat," tegas Alirman Sori dalam diskusi yang digelar Forum Komunikasi Anggota DPR dan DPD asal Sumbar, di ruang rapat Ketua DPD RI, Selasa (13/4).

Dalam diskusi yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman itu, di Senayan Jakarta, Selasa (13/4), Alirman menegaskan bahwa perhatian pemerintah pusat sudah lebih dari cukup

BACA JUGA: Beras Menghilang, Warga Makan Singkong

Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Sumbar beberapa hari setelah gempa 30 September 2009 terjadi

"Saat itu, di hadapan Muspida dan sejumlah menteri, Presiden SBY meminta Gubernur Sumbar segera menyusun tim penanggulangan bencana berskala nasional

BACA JUGA: Tahanan Tewas Dianiaya Polisi

Yang sangat kita sesalkan, kenapa Gubernur Sumbar saat itu Gamawan Fauzi tidak mengindahkan permintaan Presiden SBYBahkan gubernur menjamin bahwa bencana ini bisa ditangani oleh pemerintah daerah," ungkap Alirman Sori.

Demikian juga halnya terhadap desakan sejumlah perantau Minang dan anggota DPR Irwan Prayitno agar pemprov membentuk Tim Task Force penanggulangan bencana seperti yang dibentuk oleh Daerah Istimewa Yogyakarta

BACA JUGA: TKI Asal Sukabumi Dipulangkan

"Pemprov ternyata sama sekali tidak menggubrisnyaJadi kalau saat ini ada desakan masyarakat pihak mana yang paling bertanggung jawab terhadap penanganan bencana alam ini? Saya pikir jawabannya sudah jelas, yakni Gubernur Sumbar saat itu Gamawan Fauzi," tegasnya.

Selain itu, Alirman Sori juga menilai periode kepemimpinan Gamawan Fauzi saat jadi Gubernur di Sumbar adalah masa-masa yang kian menyulitkan Sumbar karena selaku Gubernur, Gamawan Fauzi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berwacana terhadap berbagai hal di luar tugas-tugas pokoknya

"Fenomena wacana itu pun beranjak ke Depdagri setelah beliau diangkat jadi pembantu presiden, berbagai wacana yang terkadang berbenturan dengan konstitusi pun bergulir antara lain posisi gubernur cukup dengan hanya penunjukkan presiden sementara wakil bupati dan wakil walikota harus dari PNSIni jelas bertentangan dengan konstitusi," kata Alirman Sori.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sajikan Striptis, Pub Barcelona Diminta Tutup