jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) yang menaungi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diminta untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal ini menyusul adanya dugaan aksi kekerasan yang terjadi terhadap 26 narapidana di Lapas Nusakambangan.
Buntut dari aksi kekerasan itu, Kepala Lapas Nusakambangan dicopot dari jabatannya.
BACA JUGA: Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rayakan HUT, BNN Tagih Janji Revitalisasi
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, kebijakan mencopot kepala lapas tidak akan menyelesaikan masalah. Pasalnya, selama ini setiap masalah yang ada di pemasyarakatan, jabatan itulah yang selalu dikorbankan.
"Kalau menurut saya selalu yang dipersalahkan itu kalapas. Setiap ada kejadian kalapas selalu dicopot, nantinya bila ada masalah, seperti itu lagi penyelesaiannya," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (3/5).
BACA JUGA: Willy Digelandang ke Nusakambangan, Koleksi Cincinnya, Wouw!
Menurut Trubus, selama ini pimpinan di Ditjen Pemasyarakatan lupa bahwa kalapas juga merupakan pegawai. Dia terikat dengan peraturan yang ada di atasnya, sehingga, bila ingin melakukan perubahan, Kemenkumham harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
"Jadi digantinya itu semua, sehingga kalau hanya kalapas, kasubdit, itu tidak akan berpengaruh karena itu sudah menjadi budaya di mereka," ujar dia.
BACA JUGA: Kemenkumham Punya Ratusan Lapas, Baru Satu yang Direvitalisasi
(Baca Juga: Narkoba Berkeliaran di Lapas, Masa' Pimpinan gak Tahu?)
Trubus menilai, kalau memang mau membenahi pemasyarakatan harus menyeluruh dan komperhensif. Bukan seperti sekarang ini yang dinilainya parsial di mana selalu pegawai yang bersalah diberikan sanksi.
"Makanya saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lapas terus menurun. Pasalnya, yang kami lihat adalah muncul masalah baru, coba saja dua-tiga bulan pasti muncul masalah lagi," terangnya.
Atas masalah yang terus terjadi ini, Trubus menyebut upaya revitalisasi yang selama ini digadang-gadang tak akan berhasil. Revitalisasi disebutnya hanya sebuah jargon dan hal itu hanya paradigma yang disampaikan sejak lama.
"Karena dalam prakteknya, napi masih ada yang disiksa, ada yang bisa beli kamar, dan bandar bisa mengendalikan peredaran narkotika," tegasnya.
Sebuah video petugas sipir lembaga Pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, menganiaya narapidana menjadi viral di media sosial. Petugas memperlakukan warga binaan dengan kejam karena mendapat perlakuan pemukulan, diseret, ditendang, disabet dan bahkan ditenteng layaknya binatang.
Di video berdurasi 01:22 menit itu terlihat perlakuan kasar yang dilakukan para sipir dari tim khusus pemasyarakatan, ke narapidana yang akan dipindakan. Dengan tangan dan kaki diborgol napi diminta untuk jalan jongkok menuju kapal penyebrangan. Atas aksi itu, Kalapas Narkotika Nusakambangan langsung dinonaktifkan. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Narkoba Berkeliaran di Lapas, Masa Pimpinan gak Tahu?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga