jpnn.com, MANADO - Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan penjelasan terkait instruksinya agar keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai (KPM BPNT) menerima rapel dalam bentuk uang cash.
Menurut Risma, tidak mungkin penerima bansos BPNT terima rapel dalam bentuk bahan makanan, apalagi bagi mereka yang belum transaksi sejak Juli.
BACA JUGA: Saran Mensos Risma untuk Mudahkan Penyaluran Bansos di Sulawesi Utara
"Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash," jelas Mensos Risma.
Dalam kunjungannya di Sulawesi Utara, Mensos Risma kembali melakukan evaluasi terkait pencairan bansos di daerah tersebut.
BACA JUGA: Mensos Risma Ingatkan Pemda dan Bank Himbara Penyaluran PKH Masuki Masa Injury Time
Persoalan yang ditemukan juga sama seperti yang terjadi di daerah lainnya yang telah dikunjungi, yaitu karena belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.
Untuk itu melalui pertemuan pemadanan data yang berlangsung di Balai Tou Motou, Kota Manado, pada Jumat (1/10), Mensos Risma mengurai satu per satu persoalan dan langsung mengambil kebijakan sebagai solusinya.
BACA JUGA: Mensos Risma: Tuhan Mahaadil
Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak penerima manfaat di Sulawesi Utara yang belum menerima manfaat.
Jumlahnya mencapai ratusan di sejumlah daerah. Contohnya Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 542 KPM belum menerima bantuan.
Begitu pula di Kabupaten Minahasa Tengah sebanyak 545 KPK dan Kabupaten Minahasa Utara 616 KPK yang belum menerima bantuan.
"Ini banyak sekali. Kalau ditotal ada 1.600-an KPM. Ada apa ini. Ini orang miskin ya pak. Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan," kata mantan Wali Kota Surabaya itu.
Bahkan Mensos Risma juga menyoroti Kabupaten Bitung yang menunjukkan masih ada sekitar 8 ribuan KPM belum transaksi.
Terkait persoalan tersebut, Mensos Risma langsung mengambil kebijakan sebagai solusi.
Pertama, terkait ada KPM BPNT yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Mensos Risma memerintah agar blokir dibuka.
"Supaya tidak ada alasan lagi Bank Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," kata Mensos Risma.
Untuk memastikan KPM segera dapat mencairkan dana bantuan, Mensos Risma menetapkan deadline penuntasan penyaluran pada minggu kedua Oktober ini.
"Saya minta pada minggu kedua Oktober, bantuan sudah tersalurkan," katanya.
Dalam penjelasan kepada Mensos Risma, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai.
Untuk memudahkan distribusi bansos, Mensos Risma meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
"Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi enggak bolak-balik Pak. Bisa kan?," katanya.
Mensos Risma juga menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus.
"Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja," kata Mensos Risma. (mrk/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mensos Risma Minta Bank Himbara dan Pemda Tingkatkan Koordinasi Penyaluran Bansos
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi