Pengamat: Berantas Dulu Korupsi, Baru Bela Negara

Rabu, 14 Oktober 2015 – 19:20 WIB
Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. FOTO: DOK.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Muhammad Budyatna menilai aneh jika saat ini pemerintah melalui Kementerian Pertahanan ingin melaksanakan program bela negara. Kewajiban bela negara, menurutnya belum diperlukan saat ini karena kewajiban itu hanya diperlukan kalau ada musuh dari luar.

“Saat ini musuh nomor satu di Indonesia berasal dari dalam sendiri terutama dari dalam pemerintahan yaitu korupsi. Pemerintah berantas saja dulu korupsi yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan good governacne. Untuk apa bela negara kalau nyata-nyata musuh di dalam sendiri bergentayangan merusak negara,” kata Budyatna, Rabu (14/10).

BACA JUGA: Pakailah Gagasan Bung Karno dalam Indoktrinasi Bela Negara!

Budyatna mengingatkan pemerintah jangan memberi berbagai kewajiban dulu kepada rakyatnya jika pemerintah belum sanggup melaksanakan kewajibannya. Indonesia saat ini tidak dhancurkan dari luar, tapi dari dalam pemerintahannya sendiri.

Menurutnya, kalau ada kewajiban rakyat maka kewajiban itu adalah menghancurkan para koruptor di pemerintahan.

BACA JUGA: Kepala BKN: PPPK Setara PNS, Juga Terima Pensiunan

“Jangan Cuma bisa menuntut pada rakyat harus melakukan ini dan itu, sementara pemerintah sendiri tidak melaksanakan kewajibannya. Bisa tidak, pemerintah yang dipimpin Jokowi memberantas korupsi di jajarannya sendiri? di internalnya sendiri? Negara ini hancur dan tidak ada yang membela karena pemerintahnya sendiri. Indonesia hancur karena korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Budyatna heran dengan pernyataan Menhan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu yang akan mengusir warga negara Indonesia dari Ibu Pertiwi kalau tidak melaksanakan kewajiban itu.

BACA JUGA: Kejahatan Terhadap Anak Meningkat, Ini Pesan Kapolri

Dia pun meminta agar pemerintahan ini tidak membuat pernyataan atau langkah yang aneh lagi karena sudah banyak langkah yang salah yang dilakukan pemerintahan ini.

“Ini memang pemerintahan yang aneh, banyak menterinya tidak memahami peraturan. Sekarang mau usir warga negara, memangnya ini negara punya nenek moyangnya? Jangankan mengusir warga negara dari Indonesia, mengusir Presiden dari Istana saja tidak bisa sembarangan. Lah ini cuma setingkat menteri mau mengusir warga negara,” tegasnya.

Karena itu, Budyatna meminta Menhan untuk mempelajari benar masyarakat Indonesia yang mencintai Tanah Air, sehingga tidak perlu mewajibkan untuk ikut bela negara.

“Dulu rakyat tanpa dilatih militer semua ikut membela negara ini. Apa dia lupa?,” tanya Budyatna.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekjen NasDem Lenyap, Akbar Faisal: Saya Gak Pernah Lihat


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler