jpnn.com - JAKARTA – Rencana PT PLN untuk mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) hingga kini belum ada ujungnya. Banyak pihak memang menilai rencana itu tidak tepat dan mengusulkan agar dibatalkan.
Namun, PLN tampaknya tetap pada rencana awal. Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan, proses untuk akuisisi itu masih terus berjalan.
BACA JUGA: Ini Cara PLN Tingkatkan Efek Ganda Pembangkit Listrik
Hanya saja, dia belum bisa menjelaskan secara rinci nilai akuisisi, progres serta waktu realisasinya. ’’Belum, masih proses,’’ katanya di JCC Senayan, Rabu (28/9),
Terpisah, pengamat ekonomi energi daei Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng berharap agar proses itu tidak berlanjut. Alasannya, dia masih mengkhawatirkan kapasitas dan keseriusan PLN dalam menggatap panas bumi.
BACA JUGA: BUMN Perhotelan Dorong Pembangunan Homestay
Ujung-ujungnya, BUMN listrik itu justru melemahkan PGE dalam bisnis geothermal. ’’Akuisisi itu bisa menyingkirkan Pertamina dari industri energi sekaligus melemahkan posisinya dengan perusahaan energi lain,’’ katanya.
Sebaliknya, dia justru berharap agar PGE diperkuat. Sebab, panas bumi merupakan salah satu harapan energi masa depan.
BACA JUGA: Fokus Digitalisasi, Citibank Sasar Pasar Korporasi
Lebih lanjut dia menjelaskan, proses akuisisi PGE oleh PLN membuka pintu bagi swasta untuk menguasai aset anak perusahaan Pertamina itu. Tentu saja, menurut Salamudin, yang dijadikan tangan swasta adalah PLN.
Dia menyebut dugaan itu bukan tidak mungkin terjadi jika melihat proyek listrik 35 ribu MW. Menurutnya, proyek itu saat ini bertumpu pada penguasaan sektor swasta melalui independent power producer (IPP).
Salamuddin pun khawatir, cara sama akan digunakan saat pengembangan panas bumi yang memiliki potensi 29 ribu MW. ’’Cepat atau lambat, aset yang berasal dari PGE akan berpindah ke tangan swasta,’’ terangnya.
Selain itu, dia menilai akuisisi PGE hanya menjadi bantalan PLN dalam mencari utang. Sebab, setelah akuisisi terjadi, maka aset PLN akan melonjak tajam.
Muaranya, mempermudah pemberian pinjaman karena tingginya jaminan aset. ’’Itulah kenapa, rencana akuisisi terhadap PGE harus ditolak,’’ katanya.
Dugaan itu bukan tanpa dasar. Dia lantas membuka perkembangan aset PLN dalam satu tahun ke belakang. Pada 2014, aset PLN Rp 539 triliun.
Tapi pada 2015, aset BUMN listrik itu melonjak jadi Rp 1.227 triliun. ’’Revaluasi asetnya tidak masuk akal dan tidak transparan,’’jelasnya.
Dia juga mengutip data dari FicthRating sebagai lembaga pemeringkat kredit internasional. Pada akhir 2015, utang jatuh tempo PLN mencapai Rp 24 triliun. Atas dasar itu, dia mengatakan PGE bisa menjadi dasar untuk membentuk utang baru.(dim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun PLTU, Gelontorkan Dana Investasi Rp 25 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi