Pengamat: Gaji Pejabat Naik, Blunder bagi SBY

JAKARTA - Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk me-review ulang gaji dan tunjangan prestasi atau remunerasi sekitar 8.000 pejabat negara se-Indonesia, dinilai sebagai blunder pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang tidak menentu karena kenaikan harga, rencana kenaikan ini diyakini akan menyakiti rasa keadilan masyarakat.

"Pernyataan Menkeu sama artinya (dengan) pernyataan pemerintahan SBY

BACA JUGA: Anas: Ini Merupakan Sinisme Politik

Ini sama dengan blunderSejak awal, keluhan Presiden mengenai gajinya saja sudah menjadi polemik di tengah masyarakat

BACA JUGA: ICW: Inpres Hemat APBN Cuma Jargon

Sekarang ditambah lagi ada pernyataan dari Menteri Keuangannya," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Prof Maswadi Rauf, kepada wartawan, Selasa (24/1).

Guru besar Politik UI ini mengatakan, meski baru rencana, namun keluarnya pernyataan dari Menkeu itu akan membuat citra pemerintahan SBY di mata rakyat semakin terpurukApalagi perihal pendapatan, yang di tengah masyarakat justru masih banyak yang bekerja di bawah standar - bahkan banyak yang masih pengangguran.

"Ini kesannya si menteri ingin menyenangkan Presiden-nya

BACA JUGA: Ahmad Doli Makin Percaya Diri Pimpin KNPI

Orang akan langsung mengatakan, kalau Presiden ngeluh soal gaji, para menterinya langsung bertindakTapi kalau PNS dan guru honor ngeluh soal gaji, tidak ada respon dari para menteriSaya pikir, ini adalah blunder dari omongan MenkeuSaya juga yakin, Presiden tidak akan suka dengan kondisi ini nantinya," kata Maswadi.

Kalaupun nantinya penghasilan pejabat negara tetap akan naik, Maswadi mengatakan bahwa saat ini bukanlah masa yang tepatKarena menurutnya, kinerja pemerintah tengah disorot dan dikritik habis-habisanDengan pernyataan Menkeu, maka semua sorotan dan kritikan itu akan mengarah pada Presiden SBY.

"Kalau Menkeu mau naikkan gaji Presiden dan pejabat negara lainnya, tidak mungkin bagi masyarakat jika bukan Presiden yang mintaCitra politik SBY akan semakin drastis turunDi situlah selama ini kelemahan pemerintahan SBYTidak melihat kondisi masyarakat yang akan semakin tersakiti dengan pernyataan iniRasa keadilan di rakyat semakin tidak terasa," tegas Maswadi.

Perihal keluhan Presiden soal gaji yang tidak pernah naik 7 tahun, seharusnya kata Maswadi, tidak diungkapkan di ruang publikBagaimanapun juga katanya, meski bergaji Rp 62 juta, namun seorang Presiden dilayani oleh negaraBegitu pula dengan pejabat negara lainnya.

"Gaji boleh kecil, tapi semua fasilitas kan sudah dibiayai negaraMasyarakat masih banyak miskinHarusnya jangan minta naik gajiKeliru kalau diungkapkan sekarangKalau tidak mau terjadi penyimpangan, naikkan dulu gaji PNS rendahan di daerah-daerah atau gaji untuk tenaga honor," kata Maswadi(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Laporkan Ditjen Pajak ke Presiden