Pengamat: Megawati Masih Penentu Menteri Jokowi-JK

Kamis, 14 Agustus 2014 – 00:54 WIB
Jokowi-Mega. Foto dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan, ide Jokowi yang tidak akan mengambil menteri yang memiliki jabatan struktural partai politik tidak akan dijalankannya. Isu itu dilontarkan Jokowi, hanya untuk menarik simpati publik karena Jokowi tidak akan bisa sendirian melawan para politisi yang sudah ahli bermanuver.

"Itu wacana saja, saya yakin tidak akan bisa dijalankan Jokowi. Wacana itu dilontarkan hanya untuk menarik simpati publik yang sudah muak dengan perilaku elite parpol. Jokowi tidak akan sanggup melawan mereka dan saya rasa ini sikap keliru Jokowi yang tidak bisa melihat kenyataan," kata Maswadi Rauf, di Jakarta, Rabu (13/8).

BACA JUGA: Humas Pemerintah Tak Hanya Bangun Citra, Tapi Juga Profesional

Bagi Maswadi, tidak penting apakah para menteri itu rangkap jabatan di parpol atau bukan. Sebab semua tergantung pada kemampuan dan integritasnya sendiri. Justru yang dikhawatirkan Maswadi adalah integritas Jokowi sendiri sebagai presiden yang punya hak prerogratif untuk menentukan para menterinya dan menolak permintaan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, karena Jokowi seperti ditegaskan Megawati sebelum pilpres hanyalah petugas partai.

"Jadi saya lihat kebijakan menteri itu bukan Jokowi yang akan menentukan, tapi Megawati karena Jokowi bukan siapa-siapa di PDIP, meski dia akan jadi presiden sekalipun. Sampai detik ini, Jokowi juga belum pernah menyampaikan bantahan bahwa dirinya bukan lagi jadi petugas partai jika jadi presiden. Saya lihat Jokowi tidak punya keberanian melawan Megawati, dia jadi presiden karena menang populer, pengendali tetap ada di Mega," tegasnya.

BACA JUGA: Serikat Pekerja Sesalkan Kesepakatan Pertamina-PLN

Dengan kondisi itu, Maswadi yakin Jokowi tidak akan pernah bisa menolak perintah Megawati dan akan menerima siapapun yang diminta Megawati untuk duduk di kabinet karena dirinya hanya petugas partai, bukan elit di PDIP. "Ini justru yang akan merusak sistem dan tatanan bernegara," pungkasnya. (fas/jpnn)

BACA JUGA: Jika Saksi Prabowo-Hatta Dinilai Bohong, Elza: Lapor Polisi Saja!

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Pengusutan Pejabat Negara Fasilitasi Ucapan Selamat ke Jokowi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler