Satuan Perbatasan Australia (Border Force) berencana melaksanakan patroli di jalan-jalan di pusat Kota Melbourne Jumat (28/8/2015) malam dengan tujuan mencari para pelanggar visa. Namun operasi itu akhirnya dibatalkan setelah mendapat protes luas.
Komandan Australian Border Force (ABF) untuk wilayah Victoria dan Tasmania, Don Smith dalam pernyataannya hari Jumat (28/8/2015) menjelaskan petugas ABF akan ditempatkan di sejumlah titik dan "akan memeriksa setiap orang yang ditemui".
BACA JUGA: Pelabuhan Darwin Ditutup Gara-gara Penemuan Semut Asing
"Jika anda melakukan pelanggaran visa, anda harus tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum anda tertangkap," demikian dikatakan dalam pernyataan itu.
Aksi demo menentang rencana pemeriksaan visa warga Melbourne, Jumat (28/8/2015)
BACA JUGA: Todung Mulya Lubis: Tingkatkan Kepastian Hukum di Indonesia
Dikatakan, Jumat malam dan Sabtu malam ABF akan bersama-sama dengan petugas pengelola kereta api, tram, kantor Sheriff, serta Kepolisian Victoria akan menjalankan operasi bersandi Operation Fortitude.
BACA JUGA: Politisi Canberra Dituding Gunakan Tunjangan untuk Menentang Pemerintah
"Dengan fokus kepada warga yang berada di sekita pusat kota, kami bersama petugas berbagai lembaga ini akan memastikan kepentingan warga, dengan target mulai dari yang berperilaku anti sosial hingga pelanggaran lainnya," katanya.
Menanggapi pengumuman ABF itu, juru bicara Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan menjelaskan, "ABF tidak akan menghentikan orang di jalan-jalan secara acak... dan ABF tidak akan menarget orang berdasarkan ras, agama atau etnisnya".
Aksi protes ratusan warga Melbourne menentang rencana pemeriksaan visa di jalan-jalan kota itu oleh petugas Australian Border Force (ABF).
Rencana ini memicu protes dari berbagai pihak. Ratusan warga Melbourne langsung turun ke jalan dan mengecam langkah ABF sebagai bentuk diskriminasi.
Rencananya, ABF akan melakukan konferensi pers terkait rencana operasi mereka di sekitar Federation Square di pusat kota pada Pukul 2 siang. Namun lokasi tersebut justru berubah menjadi lokasi demo.
Demo ini diorganisir oleh Refugee Action Collective Victoria yang menyerukan warga Melbourne untuk bergabung menentang apa yang mereka sebut sebagai kesewenang-wenangan petugas.
Anggota DPR Australia dari Partai Hijau Adam Bandt yang berasal dari daerah pemilihan Kota Melbourne mempertanyakan rencana operasi ABF itu.
"Bagaimana Border Force akan membedakan warga lokal, pengunjung, serta para pemegang visa?" tanya Adam Bandt dalam postingan di Facebooknya.
"Apakah setiap orang di Melbourne sekarang akan diwajibkan menunjukkan surat-surat saat mereka berada di kota? Apakah ABF akan menghentikan orang di jalan berdasarkan warna kulit?" katanya.
"Melbourne bukan kota dimana petugas pemerintahnya bisa menghentikan anda di jalan dan meminta anda menunjukkan surat-surat hanya karena anda dicurigai sebagai orang asing," tegas Adam Bandt.
Ratusan warga Melbourne menolak langkah ABF melakukan pemeriksaan visa secara acak di jalan-jalan kota itu.
Menurut UU Migrasi Australia, petugas bisa saja meminta setiap orang yang secara beralasan diketahuinya bukan warga negara untuk menunjukkan identitas mereka.
Namun praktisi hukum Michael Bradley kepada ABC menjelaskan, pelibatan ABF dalam operasi ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
"Tampaknya ABF mencoba melibatkan diri dalam operasi yang lebih luas," katanya.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten menghargai rencana pemerintah memberantas para pelanggar visa tinggal di Australia, namun tidak setuju langkah pemerintah mengumumkan rencana operasi tersebut.
Aksi demo membuat rencana operasi pengecekan visa warga Melbourne dibatalkan.
Anggota DPR Australia dari jalur independen Andrew Wilkie bahkan menghubungkan PM Tony Abbott dengan mantan pemimpin Uni Sovyet Joseph Stalin.
"Joseph Stalin akan sangat bangga dengan Tony Abbott," kata Wilkie.
"Begitu pula Stasi di era Jerman Timur akan bangga dengan Australian Border Force," tambahnya.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usia Harapan Hidup Lebih Tinggi, Namun Banyak yang Dalam Keadaan Sakit