BACA JUGA: Krisis Listrik Kalselteng Berakhir 2010
Ketua BPK RI, Anwar Nasution mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menjadi pembicara pada dialog publik BPK RI dan Pemprov Sumsel di Griya Agung Kamis (26/2)
BACA JUGA: Mendagri Segera Surati Gubernur NTB
”Buruknya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah meningkatkan peluang kebocoran dan menghambat kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,” jelas Anwar.
Dikatakan, hasil pemeriksaaan BPK RI atas 275 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2007 pada semester I tahun anggaran 2008 menunjukkan hanya 3 LKPD yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
BACA JUGA: Polisi Sweeping Pasien Ponari
Kemudian, 52 LKPD dengan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atau disclaimer dan 51 LKPD dengan opini tidak wajarKhusus provinsi Sumsel, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung, pengelolan keuangan daerah selama tiga tahun (2005-2007) belum menunjukan kemajuan yang berarti
Tolak ukurnya, tambah Anwar, hanya satu LKPD beropini WTP pada 2005Selebihnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP)Kondisi inipun jauh merosot yakni 28 (tahun 2005), 40 (tahun 2006), dan 44 (tahun 2007)
Ia menambahkan, sejumlah permasalahan yang menyebabkan sulitnya pemberian opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) yaitu kelemahan prosedur pencatatan, penyusunan dan penyajian pelaporan, dan kelemahan pengelolaan kas daerah serta uang milik daerahDi samping, kelemahan dalam pengelolaan asset tetap, kelemahan dalan pengelolaan pendapatan, dan penyeimbangan terhadap ketentuan tentang pengeluaran dan pertangungjawaban belanja daerah.
“Pemerintah daerah harus segera bertindak melakukan perbaikan agar laporan keuangan yang mereka buat bisa mendapat opini WTP,” katanya lagi
Kata Anwar, diperlukan action plan untuk memperbaiki opini yang adaMulai dari sistem pembukuan, sistem aplikasi teknologi komputer, inventarisasi asset dan hutangBerikut, penjadwalan waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaaan serta pertangungjawaban quality inssurance atas LKPD oleh pengawas intern, dan sumber daya manusia
Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin menjelaskan bahwa terwujudnya penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu agenda reformasiDia berharap dialog publik tersebut bisa memberikan pengaruh positif bagi sejumlah daerah dalam melakukan pengelolan keuangannya
Hadir dalam dialog publik tersebut, antara lain Direktur pembiayaan dan kapasitas daerah, Drs Adrianyanayah, Indro Baskoro, Dirjen Bina Administrasi keuangan daerah, Gubernur Bengkulu, Gubernur Bangka Belitung, wakil Gubernur Lampung, Bupati dan walikota se-Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Lampung dan Bengkulu dan Babel, Sekda Sumsel, Bengkulu, Lampung dan Babel(mg16)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wapres: Jangan Usir Penambang Rakyat di Bombana
Redaktur : Tim Redaksi