Wapres: Jangan Usir Penambang Rakyat di Bombana

KENDARI- Pemprov Sultra dan Pemkab Bombana telah merencanakan menutup penambangan emas di Kabupaten Bombana, 17 Maret nantiNamun, rencana menutup tambang emas Bombana dari penambang rakyat , itu tak disetujui oleh wakil presiden (Wapres) Jusuf Kalla

BACA JUGA: DPRD Ancam Boikot Pelantikan Walikota Tarakan

   
Kenyataan berbagai potensi di Indonesia selama ini, seperti hutan yang ditebang pihak asing dan  memberikan PPN Kilang yang dikelola tanpa kontrol yang baik, menurut Wapres, hanya menyebabkan Indonesia mendapat bagian kecil dari kekayaan tersebut   

"Itu jangan lagi terulang

BACA JUGA: KPU Tarakan Ancam Diskualifikasi 22 Parpol

Kita semua harus menjalankan ini sebaik-baiknya.  Kalau rakyat menambang dengan kurang pengetahuan, bukannya diusir tapi diajar bagaimana bisa lebih baikUndang para ahli bagaimana menambang dengan baik, bukan mengusirnya," kata Wapres Jusuf Kalla di hadapan Gubernur Nur Alam, Wagub Sultra, Saleh Lasata, para Bupati dan walikota se-Sultra serta ribuan undangan, saat memberikan pengarahan pembukaan rapat koordinasi (Rakor) singkronisasi pelaksanaan Bahteramas di Ex Arena MTQ, Rabu (25/2)

BACA JUGA: Kapolres Baru Jombang Stop Praktik Ponari

   
Menurut Wapres, kalau masyarakat kekurangan modal, pemerintah harusnya mengumpulkan mereka untuk berkoperasi, dan memanggil bank untuk membiayainyaKalau melanggar lingkungan hidup, maka pemerintah harus mengajari agar masyarakat tidak melanggar lingkungan hidup. 

"Itulah pemimpin yang baik, dan saya harap anda semua menjalankan itu dengan baikKita bukan lagi zaman pemerintah dengan segala kekuasaan, tapi pemerintah dengan segala kebijakan," jelasnya, sembari mengatakan, akan memberitahukan Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro untuk memberikan uang pada pemerintah  Sultra, agar membantu masyarakatnya supaya bagaimana bisa menambang dengan baik, bukan mengusir yang baik

Hanya tegas Wapres, bila pemerintah sudah mengambil keputusan, maka harus dijalankan.  "Saya selalu katakan di mana-mana, pemerintah bukanlah penghimbauKita bukan penghimbauan Republik Indonesia, kita pemerintah Republik Indonesia memberikan pelayanan yang baik dan itu harus diwujudkan dengan bijakItulah yang kita harapkan, pemerintah dari rakyat, untuk rakyat, demi kesejahteraan bangsa," ujarnya.
   
Ia percaya, Sultra dengan segala potensi yang dimiliki, bisa menjadi daerah yang mampu mensejahterakan rakyatnyaTentu, semua itu bisa terjadi, dengan cara pemerintah dan masyarakat harus jalan secara bersama-sama.(dri/wal)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalur Selatan KA Akan Lumpuh 4 Hari