jpnn.com, JAKARTA - Konsep Transit Oriented Development (TOD) yang akan dikembangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai beragam tanggapan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Taufik menilai, konsep TOD tidak akan berjalan optimal jika dikelola terpisah di masing-masing instansi.
BACA JUGA: Dewan Kecewa Kesejahteraan Guru PAUD Tak Masuk RKPD
"Pengelolaan TOD harus di bawah satu instansi seperti yang diterapkan di Hong Kong," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/7).
Dia mengungkapkan, dengan dikelola satu instansi, beban subsidi yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan lebih terukur.
BACA JUGA: Belanja Langsung Rendah, Pemprov DKI Panen Kritikan
Khususnya beban subsidi tiket yang nantinya diberikan untuk masyarakat pengguna transportasi Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).
"Kalau pengelolaan TOD di kita kan tidak satu pintu begitu. MRT dikelola oleh PT MRT, LRT dikelola oleh PT Jakpro dan Bus TransJakarta dikelola oleh PT Transportasi Jakarta. Ini yang harus dirubah," katanya.
BACA JUGA: Taufik Ngebet Sahkan Raperda Perindustrian
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Dewan Trasnportasi Kota Jakarta (DTKJ), Iskandar Abu Bakar.
Dia meminta, tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yakni PT MRT, PT Jakpro dan PT Transjakarta harus digabung untuk menyerahkan pengelolaan tiket dalam TOD di bawah satu badan pengelola.
"Di luar negeri sudah di bawah satu tiket. Jadi BUMD harus bersatu demi memudahkan masyarakat," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Lihat MRT, DPRD DKI Terbang ke Hong Kong
Redaktur : Tim Redaksi