jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menepis tudingan yang menyebut institusi pimpinan Tjahjo Kumolo itu ikut menggerakkan para kepala desa se-Indonesia menghadiri apel bersama sekaligus pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Maret mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, pihaknya tak pernah ikut campur kegiatan bertitel Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa itu. Baca juga: Undangan buat Kades agar Hadir ke GBK Bayar Rp 3 Juta untuk Silaturahmi dengan Jokowi
BACA JUGA: Tjahjo: Silatnas Kades dengan Jokowi Bukan Acara Kemendagri
Hadi mengatakan, penyelenggara kegiatan itu adalah Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD). Menurutnya, Bakornas P3KD pula yang menggagas acara itu.
"Pendanaan acara tersebut menjadi bagian dari panitia. Kemendagri tidak pernah ikut campur, meskipun dalam surat edaran Badan Koordinasi Nasional para kepala desa bisa menggunakan dana desa untuk transportasi dan akomodasi sebesar Rp 3 juta rupiah," kata Hadi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).
BACA JUGA: Respons Fadli Zon tentang Rencana Kades Berkumpul di GBK Bareng Jokowi
Karena itu Hadi menepis anggapan yang menyebut pemerintah terutama Kemendagri dan Kementerian Koordinator Polhukam memfasilitasi acara tersebut. "Jadi, dalam hal ini Kemendagri, Kemenkopolhukam tidak ada keikutsertaannya,” tegas Hadi.
Hanya saja, Hadi tidak memastikan apakah kegiatan seperti itu bisa menggunakan dana desa atau tidak. Sebab, penggunaan dana desa sebetulnya sudah diatur dalam rancangan keuangan pemerintah desa (RKPDes).
BACA JUGA: Dana Desa Selalu Diklaim Keberhasilan Jokowi, Anak Buah Prabowo Geram Sekali
Baca juga: Respons Fadli Zon tentang Rencana Kades Berkumpul di GBK Bareng Jokowi
“Kami enggak mengerti, semua RKPDes-nya kan ada. Kalau itu dikeluarkan sebagai perjalanan dinas kan ada yang sah, ada yang tidak. Itu kan masing masing. Kalau tidak, terus diada-adakan itu tidak pas. Jadi harus dilihat satu persatu," jelasnya.
Sebelumnya politikus Partai Demokrat (PD) Andi Arief berkicau soal kegiatan apel para kades itu melalui akunnya di Twitter. Andi menyebut ada upaya mirip pemerintahan Orde Baru dengan memobilisasi para kades untuk memenangkan Soeharto dan Golkar.
"Kepala desa dimobilisasi, uang dana desa dijadikan akomodasi. Ini dulu modus Orba untuk memenangkan Pak Harto dan Golkar. Pak Harto sudah pergi tapi Mendagri Tjahjo Kumolo pewaris Golkar dalam tubuh Jokowi dan PDIP. Tarik maaang," cuitnya.(jpc/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Undangan buat Kades agar Hadir ke GBK Bayar Rp 3 Juta untuk Silaturahmi dengan Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi