jpnn.com, JAKARTA - Kritik atas penjelasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keberadaan ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) dalam UU Pemilu terus bermunculan.
Kali ini dari Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto.
BACA JUGA: Soal PT 20-25 Persen, Ketua DPP PAN Minta Jokowi Jangan Buang Badan
Kemarin, Jokowi-sapaan presiden menyebutkan keberadaan PT 20-25 persen di RUU Pemilu yang baru diputuskan DPR disetujui menjadi UU, sudah digunakan dalam dua kali pemilu (2009 dan 2014). Serta, penting untuk menyederhanakan visi politik dalam berdemokrasi ke depan.
"Sungguh menggelikan apa yang disampaikan Pak Jokowi terkait penetapan presidential threshold dalam UU Pemilu. Menyederhanakan persoalan yang berbeda normanya dengan logika dan nalar yang sangat subyektif dan tidak rasional," ujar Didik dalam pernyataan tertulisnya yang diterima jpnn.com, Sabtu (29/7).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Ini Ada Saran dari Ekonom Dradjad Wibowo soal Dana Haji
Dia menuturkan, penetapan PT dalam Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sangat berbeda standing norma, logika dan implikasi struktur politik yang melandasinya. Sebab, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 akan dilangsungkan serentak.
Dengan demikian, hasil Pileg 2014 sudah kehilangan legitimasinya dijadikan dasar penetapan PT pada Pilpres 2019. Selain sudah dijadikan dasar pada Pilpres 2014, sudah barang tentu bisa menistakan siklus kepemimpinan nasional.
BACA JUGA: Jokowi Dorong SMK dan Pesantren Ikut Mewujudkan Kemandirian Industri
Melandaskan Pilpres 2019 kepada hasil Pileg 2014, katanya, memberikan makna bahwa siklus kepemimpinan nasional yang selama ini dalam ketatanegaraan dan konstitusi kita selama 5 tahun, akan bisa begeser kepada siklus 10 tahun.
"Tentu kalau ini yang terjadi maka akan melanggar konstitusi kita," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Didik juga tidak menyalahkan Jokowi yang menyebut UU Pemilu produk DPR bukan pemerintah. Namun dia mengingatkan bahwa sesuai konstitusi, kewenangan membuat UU dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah.
Publik menurutnya juga harus mengetahui jika RUU Pemilu adalah hak inisiatif pemerintah, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai representasi presiden dalam pembahasan UU pemilu di dewan, kukuh menginginkan PT 20-25 persen.
"Sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak perlu kebakaran jenggot dengan subyektifitasnya. Sebagai Presiden, sudah seharusnya Jokowi bisa memberikan pembelajaran dan legacy yang baik, cerdas dan punya nilai edukatif apabila ingin menjadi negarawan," tandas dia.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Sentil Jokowi Soal Rencana Penggunaan Dana Haji untuk Infrastruktur
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam