jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyentil pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang berencana menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Yusril menilai rencana tersebut kurang bijak apalagi umat Islam Indonesia saat ini merasa terpinggirkan dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, sejumlah ulama, habib dan mubaligh.
"Dalam situasi seperti itu kurang bijak jika pemerintah menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur," ujar Yusril di Jakarta, Jumat (28/7).
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Lebih Penting Memenuhi Hak Calon Jemaah Haji Ketimbang...
Menurut Yusril, jauh lebih bijak jika dana tersebut sebagian digunakan sebagai modal untuk mendirikan Bank Haji guna membantu kegiatan usaha umat Islam. Selain itu juga untuk membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.
Yusril juga mengingatkan, meski Presiden Joko Widodo telah menyatakan dana haji nantinya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang risikonya kecil, namun semua itu tetap harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam.
BACA JUGA: Nih, Omongan Keras Fahri Hamzah soal Wacana Dana Haji untuk Infrastruktur
"Harus diingat, dana haji yang akan digunakan cukup besar (Rp 80 triliun, red). Risiko bisa saja terjadi, misalnya pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka," ucapnya.
Selain itu, pemerintah menurut Yusril, juga sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum tiga persen seperti diatur dalam undang-undang.
BACA JUGA: Pak Jokowi Serius Mau Pakai Dana Haji? Ini Warning dari Prof Yusril
"Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata-kata 'jangan khawatir, uang kita masih banyak'. Saya kira dana milik negara tidak sebanyak yang diduga presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula," pungkas Yusril.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo-SBY Singgung Tabiat Kekuasaan, Begini Respons Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang