Pensiun Dalai Lama Dibahas

DHARAMSHALA - Parlemen Tibet di pengasingan, Kota Dharamshala, India wilayah utara, menggelar rapat tahunan kemarin (14/3)Pengunduran diri Dalai Lama ke-14 Tenzin Gyatso menjadi topik utama pertemuan rutin tersebut

BACA JUGA: Malaysia Cambuk 30 Ribu Orang Asing

Sedangkan, amandemen konstitusi yang diusulkan rohaniwan 75 tahun itu akan berlangsung hari ini (15/3).

Dalam surat resmi yang dilayangkan ke parlemen, Gyatso menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan politik sudah selayaknya terjadiDia lantas mendesak parlemen Tibet di pengasingan itu agar merestui pengunduran dirinya dari dunia politik

BACA JUGA: Ditanya Soal Wikileaks, Dubes Australia Bungkam

"Suksesi yang tertunda hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah," tandasnya dalam surat yang dibacakan ketua parlemen, seperti dikutip Agence France-Presse.

Menurut tokoh berkacamata itu, pemerintahan Tibet di pengasingan sudah siap menghadapi suksesiMereka sudah siap menerima pemimpin yang baru

BACA JUGA: Reaktor Nuklir Meledak, IAEA Nilai Masih Aman

Bahkan, mereka juga sudah mampu memilih pemimpin baru secara demokratis"Jika kita masih tetap bertahan di pengasingan sampai beberapa dekade mendatang, saya tak akan lagi mampu menjalankan tugas-tugas kepemimpinan," ungkap Gyatso.

Karena itu, selagi dia masih sehat dan punya pengaruh, Gyatso mengimbau masyarakat Tibet memilih pemimpin baru"Mumpung saya masih mampu, saya akan berusaha keras membimbing masyarakat Tibet menjadi mandiriDengan demikian, mereka tak akan lagi bergantung pada Dalai Lama," lanjutnyaUntuk menyempurnakan perubahan itu, dia juga mengusulkan amandemen konstitusi.

Lewat perubahan konstitusi, Gyatso dan para penyandang gelar Dalai Lama selanjutnya akan memiliki kesempatan untuk pensiunSebab, selama ini, Dalai Lama bertahan pada jabatannya sampai ajal menjemputSetelah Dalai Lama bersangkutan wafat, Dalai Lama selanjutnya - yang biasanya sudah dipersiapkan - baru akan menjalankan tugas-tugas kepemimpinan secara resmi(hep/dos/ito/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PM Tiongkok Anggap Perlu Reformasi Politik