jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana memanfaatkan MyPertamina untuk mengontrol distribusi BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penggunaan layanan digital tersebut berjalan efektif.
BACA JUGA: PKS: Jika BBM Bersubsidi Tidak Dibatasi Akan Merugikan Keuangan Negara
Menurutnya, mekanisme itu perlu validasi sehingga Pertamina harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kemensos perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) agar benar-benar tepat sasaran.
"Tidak bisa hanya registrasi ke MyPertamina, nanti siapa yang melakukan validasi datanya," ujar Mamit saat dikonfirmasi, Rabu (1/6).
BACA JUGA: Harga Emas Hari Ini Merosot, dari Untung Jadi Buntung
Selain itu, infrastruktur komunikasi yang belum merata di semua wilayah bisa menyebabkan sinyal bermasalah.
Meskipun demikian, Mamit optimistis implementasi tersebut bisa berjalan seiring dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
BACA JUGA: Indonesia Setop Ekspor Listrik EBT, Kemarin Nikel, Selanjutnya Komoditas Ini
Mamit berharap pemerintah terus menggandeng siapa saja yang bisa membantu kelancaran perubahan mekanisme subsidi Pertalite agar bisa berjalan lancar.
"Ini harus dilakukan, jika tidak keuangan negara akan jebol. Begitu juga Pertamina yang harus menanggung pembiayaan sembari menunggu pembayaran kompensasi dari pemerintah yang belum jelas waktunya," tutup Mamit. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sandiaga Uno: Pemerintah Targetkan 30 Juta UMKM Masuk ke Pasar Digital
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Wenti Ayu Apsari