Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban

JAKARTA - Penyerapan belanja pemerintah pusat selama kurun waktu 2010, dinilai lambanPengamat ekonomi dari Dana Reksa, Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa lambannya penyerapan anggaran di Kementrian dan Lembaga (KL) diakibatkan beberapa hal.

"Penyerapan belanja pusat 2010 berjalan lebih lamban dibandingkan penyerapan tahun-tahun sebelumnya

BACA JUGA: Optimis 100 Persen Realisasi Penerimaan Pajak 2010

Penyebabnya bisa banyak, tapi yang paling mendasar selain reformasi birokrasi juga SDM yang kurang memadai agar mempercepat penyerapan,’’ kata Purbaya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (20/11).

Harusnya kata Purbaya, tidak ada alasan KL untuk tidak segera menyerap anggaranKarena pemerintah sudah melakukan revisi Keputusan Presiden (Keppres) 80 tentang pengadaan barang dan jasa yang selama ini dinilai menghambat pencairan anggaran.

"Tapi percuma saja Keppres direvisi kalau SDM yang menjalankannya tidak bekerja dengan baik

BACA JUGA: Hatta : 2011, Konsumsi BBM Harus Dibatasi

Karena itu tugas pemerintah cukup berat agar penyerapan anggaran ini bisa digesa menjelang akhir tahunDampaknya bisa menimbulkan SILPA yang cukup besar, bisa mencapai Rp50 triliun

BACA JUGA: Kenaikan Cukai Rokok Yakin Tak Picu Inflasi

Itukan sayang sekali,’’ kata Purbaya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun mengakui mengenai lambannya penyerapan anggaran belanja di tingkat pusatPerlambatan penyerapan berada pada kisaran 1-2 persen dibandingkan tahun sebelumnyaUntuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja, Kemenkeu bahkan sudah memberikan surat peringatan kepada masing-masing KL untuk menggesa penyerapan belanja mereka.

"Sampai Oktober itu penyerapan memang baru berkisar 60 persenKita sudah berikan surat, karena itu tugas di masing-masing KLMulai tahun depan juga sudah mulai kita berlakukan sistem reward and punishment terkait penyerapan anggaran ini,’’ kata Agus.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan negara melaporkan sampai dengan akhir Oktober 2010, anggaran negara masih surplus Rp21,382 triliunSurplus anggaran ini tidak terlepas dari masih rendahnya penyerapan belanja negara yang baru  terealisasi sekitar Rp732,315 triliun.

Dari angka realisasi belanja negara itu,   belanja pemerintah pusat baru sebesar 59,2 persen atau sekitar Rp462,641 triliun dari pagu anggaran Rp781,5 triliunSementara penyerapan anggaran transfer ke daerah baru 78,3 persen atau  Rp269,674 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Herry Purnomo mengatakan penyebab rendahnya penyerapan ini banyak faktorAntara lain kebiasaan satuan kerja yang suka menghabiskan anggaran pada akhir tahun.

"Sebetulnya saya juga tidak nyaman dengan kondisi seperti iniKita maunya di akhir tahun, yang kita mau rata-rata lah dari Oktober, November, DesemberJangan di push semua di Desember,’’ Kata Herry.

Menurut Herry tanggung jawab penggunaan anggaran ini tidak hanya di Kemenkeu, namun juga satkerSemakin baik satker  memahami posisi dia sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai pihak bertanggung jawab maka semakin baik pola penyerapan anggaran.

"Kita sudah coba dorong penyerapan ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja,’’ kata Herry(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Realisasi Investasi Lebih Rp200 Triliun