jpnn.com, PALEMBANG - Sektor pendidikan, menjadi yang terbanyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang Tahun Anggaran 2017.
Sebagai prioritas untuk mencerdaskan bangsa, pendidikan melebihi kesehatan yang hanya dianggarkan 20 persen dan infrastruktur yang 10 persen saja, dari total APBD sebesar Rp3,153 triliun.
BACA JUGA: Ternyata Daerah Ini Sudah Terapkan Full Day School Sejak Dua Tahun Lalu
“Pendidikan mencapai 30 persen. Di atas yang telah disyaratkan undang-undang, yakni 20 persen," papar Wali Kota Palembang H Harnojoyo, dalam sidang paripurna di DPRD Kota Palembang, Senin (24/7).
Ke depan, pihaknya akan memaksimalkan anggaran serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
BACA JUGA: Ki Enthus Berang Pemkab Tegal Punya Rekanan Abal-Abal
Kendati demikian, diakuinya serapan anggaran masih terbilang sedikit sampai semester pertama 2017 ini. Diketahui, hingga April serapan anggaran baru terserap 7,61 persen dari target 14,55 persen dengan deviasi 47,70 persen.
Kegiatan fisik, baru terserap 16,62 persen dari target 31,26 persen dengan deviasi 46,19 persen. Hingga triwulan kedua, angkat tersebut tidak banyak berubah.
BACA JUGA: KPK Hanya Gunakan 85,09 Persen Anggaran 2016
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Hoyin Rizmu, menjelaskan dari APBD Rp3,153 triliun tersebut, 55 persen dialokasikan untuk belanja langsung, dan 45 persen untuk belanja tidak langsung.
"Baru terserap sekitar 35 persen, kami berharap ini akan meningkat di beberapa waktu ke depan, kaitannya untuk memaksimalkan pembangunan," kata Hoyin.
Faktor lain yang memengaruhi, disebutnya tahun ini kontraktor melakukan penagihan saat proyek telah selesai. Sehingga diperkirakan pada pertengahan semester kedua, akan menjadi waktu paling maksimal dalam penyerapan anggaran ini.
Sekda Kota Palembang, Harobin Mastofa, meminta agar para kepala OPD harus lebih proaktif. Sebab pihaknya telah lama berusaha mendorong masing-masing OPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.
“Kami sudah ingatkan OPD untuk lakukan percepatan, agar merata dan tidak cenderung terserap di akhir tahun,” ujarnya mengingatkan.
Sebab kata Harobin, hal ini merupakan kebiasaan buruk yang mesti diubah OPD. Dengan pemerataan penyerapan dalam setiap jenjang waktu, dengan tidak cenderung mengajukan di akhir tahun akan mendukung percepatan yang kini tengah dilakukan.
Apalagi, dia menilai satu dengan yang lain kini tengah berkaitan.
“Percepatan pembangunan terjadi di Palembang jelang Asian Games. Kita tidak mau nanti keteteran jika kebiasaan ini terus dilakukan. Makanya, kepala dinas harus lebih aktif, ‘kan sudah diberi tahu. Tidak perlu ditegaskan lagi,” cetusnya.
Merujuk dalam Rakernas Apeksi lalu, Harobin mengatakan para kepala OPD jangan takut karena sejumlah kasus yang menjerat pemerintah di beberapa kota di Indonesia terkait anggaran. Apalagi Pemkot Palembang sudah bekerja sama dengan kejaksaan, untuk mengawal proses ini.
“Sehingga, kekhawatiran itu jangan sampai menghambat pembangunan. Kami berharap dengan terobosan dan insiatif dari kepala OPD, Palembang akan terus maju,” harapnya.(aja/air/ce1)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sani Yakin Anies Bisa Mengulang Prestasi di Kemendikbud
Redaktur & Reporter : Budi