jpnn.com, SERANG - Penyerapan dana desa periode kedua tahun anggaran 2019 masih rendah. Dari 326 desa, baru sembilan desa yang menyerap anggaran tersebut.
Pemerintah desa mendapatkan tiga sumber anggaran dari pemerintah. Yakni, dana desa (DD) dari Pemerintah Pusat, serta anggaran dana desa (ADD) dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) dari Pemerintah Daerah.
BACA JUGA: Kemendes dan Kementerian PPPA Genjot Upaya Pengarusutamaan Gender
Tahun ini, besaran anggaran untuk 326 desa di Kabupaten Serang sebesar Rp 422,3 miliar. Terdiri atas DD Rp 260,6 miliar, ADD Rp 121 miliar, dan BHPRD Rp 40,7 miliar. Penyaluran anggaran dibagi empat tahap dalam satu tahun. Masing-masing tahap penyaluran terbagi atas tiga bulan.
BACA JUGA: Kolaborasi Antara Dana Desa dan Pembangunan Infrastruktur Sangat Berpengaruh
BACA JUGA: Kades Asal Aceh Bicara Lantang di Depan Jokowi: Merdeka!!!
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Suhartanto mengatakan, tahap kedua ini dana desa yang disalurkan sebesar Rp 171 miliar. Namun, hingga kemarin baru Rp 1,8 miliar yang terserap.
“Kalau di periode kedua ini baru sembilan desa,” katanya kepada Radar Banten, Senin (13/5).
BACA JUGA: Janji Jokowi di Hadapan Ribuan Kades se-Indonesia, Bikin Tersenyum
Sementara pada periode pertama, lanjut Rudi, penyaluran dana desa sudah 46 persen. Desa yang sudah menyerap anggaran sebanyak 151 desa dengan nilai Rp 35,4 miliar. “Periode satu itu yang harus diserap ada Rp82 miliar,” ujarnya.
BACA JUGA: Kisah Pujon Kidul yang Sukses Kelola Dana Desa Hingga Drastis Tingkatkan PADes
Meskipun saat ini sudah masuk periode kedua, kata Rudi, pemerintah desa masih bisa menyerap anggaran di periode pertama. Batas waktu penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
“Kalau tidak terserap jadi Silpa. Sisa anggaran itu nantinya akan dikembalikan ke kas desa untuk tahun berikutnya,” terangnya. (Abdul Rozak)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kocak! Dialog Jokowi dengan Kades dari Sumbar
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti