Dua hal ini merupakan masalah fundamental mengapa kampanye tidak begitu semarak dalam pemilu legislatif kali ini.
BACA JUGA: Pemilu yang Membosankan?
Bagi banyak kalangan, transisi Indonesia menuju demokrasi dianggap tidak memberikan pengaruh yang begitu positif.
Yang ada justru beberapa isu kompleks yang sering kali di alami masyarakat-- misalnya terkait dengan isu kenaikan harga bawang, masalah dalam pembuatan KTP, kemudian masalah pendaftaran sekolah bagi calon siswa baru--yang menjadi problem konstan dan menjadi kegelisahan di masyarakat.
BACA JUGA: Indonesia Butuh Teknokrat
Hanya saja tingkat pemahaman masyarakat masih sangat kurang dalam memahami apa itu calon legislatif. Misalnya, Shodiq, seorang petani asal Nganjuk ini mengatakan: “Yang saya ketahui tentang anggota DPR adalah mereka harus menghadiri banyak rapat.”
Sama halnya dengan Robert, pria yang bekerja di sebuah perusahaan keuangan Surabaya menyatakan, “Selain melekukan rapat-rapat, wakil DPR juga sering melakukan studi banding baik di dalam atau pun keluar negeri yang ujung ujungnya menggunakan uang rakyat.”
BACA JUGA: Belajar dari Pemimpin Filipina
Disaat yang bersamaan, pria bernama Hisbullah, yang berprofesi sebagai guru di Probolinggo ini mengetahui setidaknya beberapa tugas penting dari wakil rakyat, dia meyakini, "Peran dari anggota DPR ialah untuk menyusun undang-undang. Dimana undang-undang tersebut harus sesuai dengan kepentingan rakyat"​
Untuk semua biaya yang dihabiskan dalam mempromosikan beberapa partai politik atau berkampanye, ini sangat mengejutkan saya. Seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk menjelaskan UUD atau konstitusi. Hal ini karena Dewan Perwakilan Rakyat sangat berarti dalam menentukan nasib rakyat.
Sekuat-kuatnya posisi presiden Indonesia, lembaga legislatif memainkan peran yang penting dalam menentukan efektifitas lembaga eksekutif dan masa depan Indonesia.
Tanggung jawab DPR termasuk merumuskan undang-undang dengan Presiden dan membahas peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengganti undang-undang saat ini.
Pada saat yang sama, mereka juga penting dalam membahas RUU yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk hal-hal mengenai otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan isu-isu regional lainnya.
DPR juga terlibat dalam membahas dan menyetujui APBN yang diusulkan oleh Presiden, setelah mempertimbangkan kebijakan DPD.
Belum lagi, DPR memiliki peran dalam menentukan anggaran negara. Jika anggaran teralokasikan dengan baik, ini akan menjadi benteng pertahanan melawan korupsi dan pemborosan.
Pada saat yang sama, DPR sering disebut sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Meskipun demikian, rakyat seringkali tidak menyadari bahwa peran DPR bahkan melampaui tanggung jawab resminya dalam penyusunan legislasi, anggaran dan pengawasan.
Melihat beberapa tahun belakangan ini, mengajarkan kita bahwa, legislatif yang tidak stabil dengan kondisi eksekutif yang lemah hanya akan menyengsarakan hidup rakyat.
Ketika antusias rakyat terfokus pada pemilu, merekapun fokus terhadap rencana mereka.
Saya tidak mengatakan bahwa semua ini merupakan salah publik atau masyarakat. Publik pasti mendapatkan pemimpin yang patut mereka dapatkan. Tetapi hal itu benar adanya ketika elit Indonesia mendapatkan sebuah tumpangan gratis setelah mereka berusaha keras.
Kebanyakan pemilih Indonesia tidak puas dan politisi harus memperbaiki itu jika ingin sistem politik sekarang ini terus berlanjut.
Anggota DPR harus berbuat lebih banyak lagi. Pertengkaran dan kecurangan harus dikurangi, bahkan dihentikan, terutama dalam membuat dan meneliti hukum.
Hal penting lainnya yang harus di sadari adalah bagaimana cara DPR sebagai lembaga wakil rakyat mampu menunjukkan aksi nyata dan lebih menonjolkan kinerja yang semakin baik kedepannya. Ini semua lebih penting karena mayoritas calon DPR tahun ini adalah mereka yang mencalonkan diri lagi.
Menurut hemat saya, ada beberapa sosok anggota DPR yang memiliki komitmen besar dan jujur seperti halnya, Rieke Diah Pitaloka, dan Eva Kusuma Sundari. Kedua sosok tersebut telah menunjukkan komitmen yang besar dengan memperjuangkan nasib para pekerja migran. Mereka telah melayani publik dan pastinya pemilih bakal menyadari hal tersebut.
Hal yang penting saat ini adalah bagaimana DPR harus berkampanye secara bertanggung jawab dan tidak menjanjikan pemilih hal hal yang terlalu muluk seperti halnya menjanjikan matahari atau bulan. Mereka hanya harus berjanji apa yang dapat mereka berikan. Singkatnya, demokrasi Indonesia, khususnya proses legislatif memerlukan pembaruan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.[***]
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mengapa Bu Risma Tidak Boleh Mundur
Redaktur : Tim Redaksi