JAKARTA -- Koalisi Anti Mafia Anggaran, tidak mendorong pembubaran Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)Namun, koalisi mendesak proses pembahasan anggaran yang transparan
BACA JUGA: Mendagri Kaji Dana Pemilukada Ulang Papua Barat
"Sama saja bohong kalau kemudian Banggar dibubarkan, namun rapat-rapat pembahasan anggaran di komisi berlangsung tertutup, karena potensi penyelewenangan tanpa sadar tetap terpelihara," kata Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi dan Kebijakan Hukum, Ronald Rofiandri, di Jakarta, Kamis (25/8).
Ia mengatakan, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) biasanya disampaikan secara tertulis kepada Banggar untuk disinkronisasi.
Kemudian, hasil dari rapat ini adalah detail anggaran sebagai hasil kompromi antara Komisi dengan beberapa kementerian
BACA JUGA: PAN Masih Kaji Pilgub Melalui DPRD
Pada dua proses tersebut, lanjut Ronald, biasanya ada dua modus transaksional
BACA JUGA: KIP Tunggu Pembahasan Qanun Baru
Kedua, tambahan anggaran yang melebihi usul kementerian atau lembaga"Jika keduanya masih muncul, katakanlah kemudian berpindah dari Banggar ke komisi karena Banggar dibubarkan, maka persoalan sebenarnya jadi tak tuntas jugaSifatnya lebih kepada memindahkan dari Banggar ke komisi," katanya.Dikatakan, yang perlu diingat bahwa sebenarnya jika berbicara reposisi Banggar, koalisi mendorong perubahannya menjadi ad hoc atau tidak permanen"Mengingat masih ada fungsi Banggar yang masih harus dipertimbangkan kehadirannya, yaitu sinkronisasi usulan anggaran dari tiap komisi dan mitra kerja," ungkap Ronald.
Pernyataan Ronald menanggapi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI yang setuju apabila Banggar DPR dibubarkan(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta Ingatkan Kesabaran Berdemokrasi
Redaktur : Tim Redaksi